Tolak PHK Sepihak, Konsorsium Adukan PT Masa Kini Mandiri ke Disnaker

  • Bagikan
Konsorsium Gerakan Pekerja Media membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung, Kamis, 12/1/2023.

Bandar Lampung, (Potensinews.id) – Konsorsium Gerakan Pekerja Media membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung, Kamis, 12/1/2023. Pengaduan dimaksud terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh PT Masa Kini Mandiri atau dikenal Lampung Post. 

Derri Nugraha, Koordinator Konsorsium Gerakan Pekerja Media, mengatakan PT Masa Kini Mandiri merumahkan sejumlah pekerja, di antaranya Dian Wahyu. Pada 8 Desember 2022, pihak manajemen memanggil Dian. Saat itu, manajemen perusahaan menyampaikan bahwa Dian masuk dalam program efisiensi.

Selanjutnya, terjadi beberapa kali pertemuan antara pihak manajemen dengan Dian. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut manajemen menyatakan bahwa perusahaan merugi. Dian kemudian meminta bukti kerugian dimaksud. Namun, unit bisnis Media Group itu tak dapat menunjukkan bukti.

Baca Juga:  Novotel Lampung Gelar Donor Darah dan Beri Santunan ke Anak Yatim

Pada 29 Desember 2022, PT Masa Kini Mandiri mentransfer sejumlah uang ke rekening Dian. Manajemen perusahaan menyebut uang itu sebagai pesangon, penghargaan masa kerja, sisa cuti, uang pulsa dan uang makan tertunda. Dian sempat menanyakan apakah ada dokumen yang ditandatangani, namun pihak perusahaan bilang tak ada.

“Melihat proses-proses yang dilakukan perusahaan, kami menilai tidak patut secara hukum. Karena itu, kami menolak PHK sepihak oleh perusahaan,” kata Derri. 

Ketua Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan AJI Bandar Lampung itu menyatakan, dalam memenuhi hak Dian sebagai pekerja, pihak perusahaan menerapkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU itu selambat-lambatnya dua tahun. 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *