Ketua PWNU Lampung: Politik NU Adalah Politik Kebangsaan

  • Bagikan
(Potensinews.id)

Potensinews.id, BANDARLAMPUNG – Politik yang diusung Nahdlatul Ulama (NU) bukanlah politik praktis namun politik kebangsaan. NU sudah tegas dalam Muktamar Ke-27 NU di Situbondo pada 1984 memutuskan untuk kembali ke khittah sebagai Jam’iyyah Ijtimaiyah Diniyyah (Organisasi sosial keagamaan).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU ) Lampung, Dr. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum, pada acara Halaqah Fikih Peradaban di Pesantren Nurul Qur’an Tulang Bawang Barat, Kamis (14/12/2023)

Berdasarkan keputusan ini, maka NU dalam hal politik tidak melakukan politik praktis dengan dukung mendukung para kontestan. Namun NU berperan lebih luas lagi mengusung politik kemaslahatan yang dilakukan dengan etika dan moral.

Baca Juga:  Putri Zulkifli Hasan dan Raffi-Nagita Diarak Adat Lampung oleh Warga Natar

“Di Pemilu 2024 ini, PBNU melakukan langkah konkret untuk menjaga jati diri dan komitmen khittah. Di antaranya melakukan penonaktifan pengurus NU yang terjun dan terlibat dalam politik praktis,” ungkapnya.

Menjaga jati diri NU di tengah dinamika politik saat ini penting karena NU merupakan ormas terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah warga yang perlu mendapatkan pemahaman posisi NU.

Keputusan khittah ini berimplikasi pada cara berpolitik warga NU terutama jelang Pemilu.

“NU dalam Pemilu 2024 memiliki peran, tanggung jawab, dan kontribusi untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan persatuan dalam konteks politik nasional. NU juga merupakan pemersatu dan penjaga etika politik,” ujarnya.

Puji Raharjo pun merinci 9 pedoman politik warga NU yang bertujuan untuk mengoperasionalkan naskah khittah hasil Muktamar ke-27 NU 1984. Pedoman ini disusun pada Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.

Baca Juga:  TPD Dan Relawan Ganjar Mahfud Se-Provinsi Lampung Gelar Istighosah Kubro Dalam Rangka Do'a Awal Tahun 2024

“Mari jadikan 9 poin pedoman ini sebagai panduan bagi kita dalam memahami politik dalam ber NU,” imbaunya.

Selain terkait NU dan politik, Puji Raharjo menambahkan, sisi histori didirikannya NU sebagai respon atas sikap Wahabi di Arab Saudi yang akan membongkar makam Nabi. NU lanjutnya didirikan dalam situasi sosikultur dan konflik politik Internasional yang mendapat perhatian penting oleh para ulama.

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh, H. M. Nuruzzaman Stafsus Menag, H. Hidir Ibrahim Sekretaris PWNU Lampung, H. Muhyidin Tohir Katib Syuriah PBNU, H. Sanusi Kepala Kemenag Tulang Bawang Barat, dan H. Nurhadi Ketua PCNU Tulang Bawang Barat. (*/HPS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *