Potensinews.id – Bapelitbangda Probolinggo genjot penyusunan pohon kinerja perangkat daerah.
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo mengadakan pendampingan penyusunan pohon kinerja bagi Perangkat Daerah.
Acara yang digelar di Alino Cafe dan Eatery Kraksaan ini diikuti oleh 120 perencana dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, Sjaiful Efendi, dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo, Susilo Isnadi.
Keduanya memberikan arahan serta dukungan penuh terhadap pentingnya penyusunan pohon kinerja yang terstruktur.
Sjaiful Efendi menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu penyusunan pohon kinerja Perangkat Daerah agar dapat tersusun dengan baik dan terstruktur, mulai dari level pimpinan hingga staf.
“Pendampingan ini dilakukan secara simultan dan diharapkan pada akhir minggu ini pohon kinerja Perangkat Daerah dapat diselesaikan.
“Selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja,” ujarnya, Senin, 10 Juni 2024.
Lebih lanjut, Sjaiful menambahkan bahwa pohon kinerja adalah model logis yang membantu menjenjangkan kinerja organisasi.
Dengan demikian, kinerja menjadi lebih operasional dan tepat sasaran, berdampak positif bagi keseluruhan proses dan aktivitas organisasi.
“Dengan adanya pohon kinerja, diharapkan setiap Perangkat Daerah mampu menyelaraskan kinerja organisasi dengan unit dan individu secara optimal.
“Selain itu, pohon kinerja juga menjadi acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, dan individu, menetapkan program dan kegiatan yang fokus dan tepat, serta menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien,” tutup Sjaiful.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan efektivitas perangkat daerah di Kabupaten Probolinggo, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berdampak positif terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. (Edy)
