Potensinews.id – Novriwan minta kinerja Pj Gubernur Lampung hangan hanya aeremonial.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung, Ahmad Novriwan, meminta Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, untuk cermat dalam memimpin dan memilih kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajarannya.
Novriwan menekankan pentingnya mengangkat pejabat yang kompeten dan mampu memimpin OPD tanpa “tekanan”.
Menurutnya, pemimpin OPD bukan hanya mengikuti perintah atasan, tetapi harus mampu memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat.
“Beri kepercayaan penuh kepada pejabat yang sedang dalam jabatan. Angkat SDM yang ada yang sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki. Bagaimana mau maksimal jika seorang pejabat rangkap jabatan dan kurang berkompeten. Bila perlu ganti kepala OPD yang tidak bisa bekerja dengan baik,” tegas Novriwan, Senin, 1 Juli 2024.
Selain itu, Novriwan mendorong Pemprov Lampung untuk segera mencari solusi atas polemik dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten/kota.
Ia mengusulkan agar pemerintah pusat langsung mentransfer DBH ke rekening kabupaten/kota tanpa melibatkan Pemprov Lampung.
“Saran saya langsung aja ditransfer ke kabupaten/kota. Karena mereka (pemkab/pemkot) pemiliknya. Jadi tugas Pemprov hanya kordinatif dan insyaallah tepat sasaran,” ujarnya.
Novriwan juga menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung tertanggal 2 Mei 2024 lalu, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandarlampung tidak membayarkan tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji Ke-13 kepada 3.878 ASN guru daerah sebesar Rp9.800.879.000 (hampir Rp10 M) Tahun Anggaran 2023.
Meskipun memahami bahwa pemkot memiliki skala prioritas, Novriwan tetap prihatin atas situasi yang dihadapi para guru.
Ia berharap kasus ini tidak terulang kembali dan para ASN dapat memahami situasi keuangan daerah.
“Saya berharap kasus yang terjadi sekarang tak terulang. Kasihan guru, ASN yang susah payah mengabdi. Dan ASN juga harus arif bijaksana melihat persoalan yang dihadapi Walikota. Dan ini contoh kasus,” kata dia.
Novriwan juga mengingatkan Pj Gubernur Samsudin tentang tugas utamanya, yaitu memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.
Ia mempertanyakan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam menghadapi polemik data kependudukan dan penyelenggaraan pilkada di tengah situasi data nasional yang kompleks.
“Apakah KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi soal data kependudukan? Atau sudahkah KPU melakukan model penyelenggaraan Pilkada sekarang dengan situasi data nasional yang silang sengkarut!?,” tanya Novriwan.
“Kalau data kependudukan dan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pilkada Lampung termasuk yang dicuri? Ini harus dipikirkan KPU, Bawaslu dan Pemprov Lampung. Tujuannya agar Pilkada kita berjalan dengan baik. Karena ini amanah yang dipikul Pj Gubernur,” imbuhnya.
Novriwan berharap Pj Gubernur Samsudin dapat memimpin Lampung dengan cermat dan penuh tanggung jawab, menyelesaikan polemik DBH, memastikan pilkada berjalan lancar, serta memperhatikan kesejahteraan para ASN.
Ia juga mendorong KPU dan Bawaslu untuk bekerja sama dengan Pemprov Lampung dalam memastikan kelancaran dan keamanan pilkada 2024.
