Potensinews.id – Pemerintah Provinsi Lampung konsisten raih WTP sejak 2015.
Pj Gubernur Lampung Samsudin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali berturut-turut sejak Tahun 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Rabu, 8 Mei 2024 lalu.
“Alhamdulillah untuk Provinsi Lampung saat ini telah diberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 di tahun 2024 ini secara berturut-turut.
“Dan pihak BPK RI memberikan apresiasi terhadap Provinsi Lampung yang tertib dalam menyampaikan hasil tindak lanjut LHP BPK setiap tahunnya,” ucap Samsudin.
Hal ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pj Gubernur Lampung juga menyampaikan apresiasi serta mengajak kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran untuk terus berupaya meningkatkan kinerja.
“Terimakasih kepada pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan jajarannya yang telah melakukan kinerja dan akuntabilitas dengan baik.
“Mari kita bersama untuk melanjutkan yang sudah baik ini agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya,” ujar Samsudin.
Dalam kesempatan acara yang digelar di Jakarta Convention Center, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
Presiden juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Tahun 2023.
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” pesannya.
