Potensinews.id – Lampung makin transparan E-Monev KIP resmi diluncurkan.
Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Salah satu langkah konkritnya adalah dengan meluncurkan Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024.
Peluncuran ini dilakukan secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, pada Rabu, 31 Juli 2024.
E-Monev KIP merupakan sebuah sistem pemantauan dan evaluasi yang dirancang untuk memastikan seluruh badan publik di Provinsi Lampung memenuhi kewajiban memberikan akses informasi publik kepada masyarakat.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap kinerja berbagai instansi dalam hal keterbukaan informasi.
“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan kuat bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Dengan adanya E-Monev ini, kita berharap dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Pj Gubernur Lampung dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik.
10 Kategori Badan Publik Diikutsertakan
Dalam tahap awal implementasinya, E-Monev KIP akan melibatkan 10 kategori badan publik, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah desa.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keterbukaan informasi menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan adanya E-Monev, kita dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja berbagai badan publik dalam memberikan akses informasi. Harapannya, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan,” tambah Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal.
Peluncuran E-Monev KIP merupakan langkah signifikan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Ke depan, pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem E-Monev KIP agar semakin efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.
