Potensinews.id – Komisi III DPRD Bandar Lampung bahas RKA APBD 2025, fokus pada masalah kemacetan.
Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada Senin, 18 November 2024.
Rapat ini merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2025.
Fokus utama dalam rapat ini adalah membahas permasalahan kemacetan yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung.
Anggota Komisi III, Rama Apriditya, menyampaikan keprihatinannya terkait masalah ini dan menanyakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasinya.
“Kemacetan adalah masalah krusial di kota kita. Saya ingin tahu apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi masalah ini,” ujar Rama.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan.
Seperti rekayasa lalu lintas dan penempatan petugas di titik-titik rawan kemacetan.
Selain masalah kemacetan, anggota Komisi III juga menyinggung soal kondisi armada kendaraan dinas, khususnya truk sampah.
Rama Apriditya mempertanyakan apakah truk-truk sampah tersebut telah dilakukan uji KIR.
“Beberapa waktu lalu terjadi rem blong pada truk sampah milik Pemkot. Saya ingin tahu apakah truk-truk sampah itu juga telah melakukan uji KIR,” tanya Rama.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Socrat menyatakan bahwa saat ini truk-truk sampah belum dilakukan uji KIR secara rutin.
Namun, ia memastikan bahwa pihaknya siap untuk memfasilitasi pelaksanaan uji KIR jika diperlukan.
Selain Rama Apriditya, anggota Komisi III lainnya seperti Yuginta, Febriana, Rizaldi, dan Raka juga turut aktif dalam memberikan masukan dan pertanyaan kepada Dinas Perhubungan.
Rapat kerja Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung dengan Dinas Perhubungan ini menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Masalah kemacetan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan RKA APBD 2025.
Dinas Perhubungan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengatasi permasalahan ini.
