Selanjutnya Sektor perikanan yang kurang bankable sehingga sulit untuk memperoleh kredit; Revitalisasi kawasan Bumi Dipasena yang berjalan lambat akibat belum jelasnya pengalihan aset-aset perusahaan;
Kemudian Pengembangan pelabuhan perikanan masih terpusat pada Pelabuhan Perikanan Pantai yang merupakan UPTD Provinsi, karena keterbatasan anggaran daerah dan proses pengalihan aset yang lambat; Belum optimalnya pengelolaan Pulau Batang Besar dan Pulau Batang Kecil yang merupakan pulau terluar perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta.
Sejak awal menyusun janji kerja, Gubernur sudah menjadikan pertanian dalam arti luas sebagai salah satu sektor prioritas, melalui beberapa kebijakan maupun agenda kerja utama.
Masih kata Sekdaprov, terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, Gubernur menekankan kembali beberapa hal yaitu: Program Kartu Petani Berjaya Sistem KPB atau yang saat ini berkembang menjadi eKPB; menghubungkan antara permasalahan dan kebutuhan petani, pembudidaya dan nelayan dengan pihak- pihak yang bisa memenuhi atau menyelesaikan permasalahan tersebut selain dari pemerintah.
Sehingga kerjasama dengan pihak swasta, perbankan, penyedia asuransi, dan sektor lainnya menjadi faktor kunci agar sistem ini berjalan.
Sektor perikanan mengejar ketertinggalannya dalam pemanfaatan e-KPB bagi pelaku usaha perikanan, salah satunya melalui pemanfaatan KUR. Kendala pakan, asuransi mandiri dan pemasaran semestinya juga bisa memanfaatkan sistem eKPB. Sekali lagi, kolaborasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor yang krusial.
Kemudian Pengembangan Komoditas Air Tawar khususnya jenis lokal yang memiliki nilai ekonomis penting.
Sejauh ini Lampung sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan restocking perairan umum dengan jenis ikan lokal seperti Baung dan Jelabat, yang benihnya sebagian besar masih berasal dari luar Provinsi Lampung. Sehingga perlu menjadi prioritas juga untuk mengembangkan usaha budidaya maupun pembenihannya di Balai Benih Ikan lokal dan Unit Pembenihan Rakyat yang ada di Kabupaten/kota. Pemerintah pusat melalui KKP juga sudah berkomitmen untuk membangun Balai Budidaya Air Tawar di Kabupaten Mesuji.
“Selain meningkatkan produksi perikanan, pemerintah juga mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil perikanan. Komoditas perikanan Lampung hendaknya dipasarkan dalam bentuk olahan dan memiliki branding sendiri, ” ujar Sekdaprov
Hal ini agar menjadi perhatian perangkat daerah terkait agar terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar UMKM kita mampu bersaing baik dari sisi mutu, kemasan dan cita rasa.
Juga secara khusus meminta bantuan Prof. Dr. Ir. Rohkmin Dahuri (Tenaga Pendampingan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan) dan Ir. Anshori Djausal, MT (Tenaga Pendampingan Bidang Infrastruktur Pantai dan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau- pulau Kecil), untuk memberikan masukan dan pencerahan kepada stake holder lingkup perikanan yang memang sesuai dengan bidang keahlian, pemerintahan maupun manajemen secara umum karena pengalaman dan kapasitas beliau di level nasional.
Khusus pegelolaan Pulau Batang Besar dan Pulau Batang Kecil yang merupakan pulau-pulau terluar di perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta, sampai saat ini pengelolaannya belum optimal karena kondisi tanah pulau yang berupa karang serta kondisi perairan laut lepas. Namun demikian Pulau Batang Besar dan Pulau Batang Kecil sangat strategis nilainya bagi Provinsi Lampung, sehingga perlu masukan yang konfrehensif, baik melalui pembangunan fisik maupun pengelolaan kawasan.
Melalui kegiatan FGD ini, Sekdaprov mengharapkan masukan dan saran dari narasumber maupun komitmen dari stake holder terkait, sebagai input berharga penyusunan kebijakan, program dan kegiatan ditahun mendatang.
