“Kedua, apakah pemberlakuan UU tersebut akan lebih menguatkan dan mendorong otonomi daerah,” ujar Bahlil.
Kegiatan ini diharapkan menjadi media akademik untuk terus merawat nalar sehat berkonstitusi, memperkuat pemerintah daerah, serta bermanfaat untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Universitas Lampung khususnya fakultas hukum, selalu siap bekerja sama dengan kementerian KPR dalam rangka menerapkan tridarma perguruan tinggi baik berupa penelitian maupun pengabdian.
Prof. Lusmeilia dalam sambutannya menyampaikan, Semnas Cipta Kerja membuka peluang bagi peserta untuk mengetahui dampak positif akan hadirnya UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta kerja ini.
Melalui pemaparan yang disampaikan narasumber, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang implikasi UU Ciptaker dalam mendorong investasi di Indonesia.
“Saya berharap para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum, dapat memahami betapa pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja ini,” ujar Prof. Lusmeilia.
Pemaparan materi dari Menteri Investasi/Kepala BKPM RI menjelaskan tentang kondisi ekonomi global dikaitkan dengan ekonomi nasional dan bagaimana positioning UU Cipta Kerja di Indonesia.
Bahlil juga menyampaikan tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja untuk menciptakan kemudahan, transparansi, efisiensi, dan kecepatan. UU ini menjadi solusi dari masalah perizinan, aturan atau kebijakan yang selama ini tumpang tindih, ego sektoral, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.
Terkait dengan bagaimana impilkasi investasi ke daerah, ia menjawab, UU Cipta Kerja memancing para investor untuk datang menanamkan modalnya di daerah sekaligus membangun hilirisasi. Dengan kehadiran investasi asing yang melakukan hilirisasi tentunya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (rls)
