Potensinews.id, JAKARTA – Sebagai unit pembangkit ramah lingkungan, Unit Pembangkitan (UP) Muara Karang terus meningkatkan upaya menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan, melalui berbagai teknologi dan inovasi yang dilakukan
Unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) tersebut mampu beroperasi secara efisien. UP Muara Karang bahkan menjadi pionir dalam Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang sedang dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sertifikasi ini merupakan komitmen UP Muara Karang dalam usaha mencapai net zero emission (NZE) di tahun 2060 serta hanya bisa didapat oleh instansi yang telah melalui Pengukuran, Pelaporan, Validasi, dan Verifikasi serta tercatat dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim oleh KLHK.
Melalui pengukuran, didapatkan bahwa emisi gas buang blok 3 PLTGU Muara Karang jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah.
Pejabat tertinggi UP Muara Karang Maryono mengungkapkan, fokus dan arah UP dalam pengoperasian unit pembangkit yang memperhatikan dan berasaskan lingkungan.
Menurutnya, sudah menjadi kesepahaman bersama bagi seluruh karyawan di UP Muara Karang untuk berjalan bersama mewujudkan berbagai inovasi dengan tujuan Indonesia yang lebih hijau.
Melalui upaya mitigasi, pihaknya berhasil mengurangi emisi gas buang lebih dari 900.000 ton karbon dioksida pertahun. Perhitungan itu dilakukan sejak awal tahun 2022 hingga akhir tahun 2022.
“Salah satu yang sedang kami registrasikan di KLHK adalah SPE, yakni blok 3 PLTGU Muara Karang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca,” terang Maryono, Rabu (30/08)
Ia menambahkan, dari data SPE blok 3 menunjukkan Efisiensi kinerja pembangkit UP Muara Karang mencapai 56%. Artinya, proses pembakaran efisien dan sempurna dengan menghasilkan emisi gas buang lebih rendah. Persentase ini juga merupakan efisiensi kinerja tertinggi diantara PLTGU di seluruh Indonesia.
Selain itu, melalui berbagai teknologi dan inovasi serta upaya yang dilakukan, UP Muara Karang senantiasa memantau dan memonitor kinerja operasi unit pembangkit agar tetap mematuhi regulasi yang ada.
Diketahui, KLHK menetapkan ambang batas baku mutu emisi pembangkit tenaga listrik untuk PLTGU (Gas) adalah 150 miligram /Nm3 untuk parameter SO2, 400 miligram /Nm3 untuk parameter NOx dan 30 miligram/Nm3 untuk parameter partikulat.
Di tahun 2023, rata-rata data pengukuran emisi yang dikeluarkan oleh komplek pembangkit Muara Karang adalah SO2 sebesar 5,86 miligram /Nm3, parameter NOx sebesar 139,53 miligram /Nm3 serta parameter partikulat sebesar 2,85 miligram/Nm3 yang.
Pengkuran ini diverifikasi oleh laboratorium independen yang terakreditasi. Hal ini tentu sangat jauh di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah.
Pihaknya juga terus melakukan pengecekan dan monitoring secara akurat selama 24 jam nonstop, melalui teknologi CEMS (Continous Emission Monitoring System)
Menurutnya, sistem itu memonitor emisi yang terhubung langsung dengan Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) KLHK untuk memastikan emisi PLTGU Muara Karang di bawah standar yang ditetapkan
“Tentu kami juga melakukan pengecekan dan monitoring secara akurat dan real time selama 24 jam nonstop melalui teknologi CEMS (Continous Emission Monitoring System),” tambah Maryono.
Unit Pembangkitan (UP) Muara Karang merupakan komplek unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berlokasi di daerah Pluit, Jakarta Utara.
Memiliki total kapasitas 2.177 MW dan berbahan bakar gas yang rendah emisi, UP Muara Karang memasok 18,4% dari kebutuhan beban puncak DKI Jakarta dan Provinsi Banten serta menopang kebutuhan listrik di area VVIP terutama Gedung DPR, MPR, Kementerian, serta Istana Presiden.
Energi listrik yang dihasilkan UP Muara Karang sendiri disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV ke sistem interkoneksi Jawa Bali, serta menjadi salah satu pembangkit yang berkontribusi besar bagi kelistrikan di DKI Jakarta. (Rls)
