Potensinews.id, BANDARLAMPUNG – Jelang pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang tensi politik sudah mulai menghangat. Walaupun para calon legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden belum secara resmi ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun aroma narasi negatif sudah mulai muncul khususnya di berbagai media sosial.
Naiknya tensi politik ini akan menjadi salah satu bahasan utama sekaligus diberi solusi dalam Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsj Lampung. Muskerda yang akan dihadiri oleh seluruh Pengurus MUI Provinsi Lampung dan utusan dari MUI Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung rencana digelar pada akhir Oktober 2023.
“MUI adalah payung besar umat Islam untuk menyejukkan situasi di tengah masyarakat khususnya jelang Pilpres dan Pileg. MUI hadir untuk bagaimana tidak terjadi polarisasi dan tensi politik tidak memanas dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat,” ungkap Ketua Umum MUI Lampung, Prof. Dr. KH. Moh. Mukri M.Ag, baru-baru ini.
Muskerda MUI Lampung yang direncanakan digelar di Bandarlampung tersebut juga akan menjadi forum penyamaan frekwensi para tokoh, ulama, dan cendekiawan Muslim dalam menghadapi dan memberikan hasil nyata dalam memberikan pencerahan kepada umat dalam melewati pesta demokrasi.
“Pemilu harus kita rayakan dengan riang gembira dan tidak boleh mencerabut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45,” harapnya.
Terlebih saat ini, perkembangan teknologi harus disikapi dengan bijak agak tidak terjadi apa yang disebutnya sebagai turbulensi politik. Banjir informasi yang beredar di media sosial perlu diklarifikasi agar tidak berdampak negatif bagi stabilitas nasional. Terlebih turbulensi seperti ini menjadi hal yang baru di era digital dan belum ditemukan pada zaman-zaman terdahulu.
Ia pun masih bersyukur, Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang menjadikan masyarakat cenderung masih bisa memahami perbedaan pendapat yang muncul. Namun ia menyarankan agar dalam menyampaikan aspirasi, warga negara menyampaikannya dengan baik dan bijak sesuai dengan norma-norma yang ada.
“Para pengurus MUI harus hadir sebagai penyejuk dan menyatukan frekuensi untuk menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat dan tidak bisa diprediksi,” katanya. (HPS)
