Potensinews.id, BANDARLAMPUNG –Berdasarkan informasi, baru-baru ini terjadi kegaduhan antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung dengan pemilik media lokal. Hal itu berkaitan dengan pengalokasian anggaran publikasi yang turun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023.
Berdasarkan informasi yang beredar, pemilik media yang merasa dirugikan merasa bahwa alokasi anggaran publikasi yang mereka terima jauh di bawah ekspektasi.
Mereka menduga ada ketidakadilan dalam penyaluran anggaran tersebut.
Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Lampung, yaitu Gerakan Mahasiswa Bongkar Korupsi atau Gembok Lampung, turut mengomentari permasalahan ini.
Ketua LSM Gembok Lampung Andre Setiawan meminta pemilik media yang merasa dirugikan oleh pengurangan anggaran publikasi untuk segera melapor ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Langkah itu kata Andre, diambil untuk mencegah permasalahan tersebut tidak menjadi polemik di masyarakat.
“Juga agar ada klarifikasi yang tegas terkait alokasi anggaran tersebut,” kata Andre, Rabu, (04/10)
Oleh karena itu, ia mengajak pemilik media yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan hal tersebut ke Kejati Lampung.
Menurutnya, dengan melapor ke APH, maka nantinya akan bisa mengungkap kebenaran di balik pengurangan anggaran publikasi ini.
“Jika tidak melapor, dapat mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih dalam antara pemilik media dan Diskominfotik Lampung,” tegasnya.
Situasi ini, lanjut dia, menunjukkan adanya eskalasi ketegangan antara pemilik media lokal dan pihak berwenang di Provinsi Lampung terkait penggunaan anggaran publikasi.
“Media yang merasa dirugikan apakah akan melaporkan kasus ini ke Kejati Lampung, atau mencari solusi lain. Dengan begitu semua akan transparan untuk kedua belah pihak,” tandasnya.
Sementara itu, beberapa pemilik media yang merasa dirugikan tetap mengutarakan ketidakpuasan mereka terhadap penyaluran anggaran publikasi yang dianggap tidak adil.
Mereka hanya berharap agar Diskominfotik Provinsi Lampung dapat memberikan kejelasan dan keadilan dalam persoalan ini.
