Potensinews.id, BANDARLAMPUNG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung, Dr. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag Tahun 2024 yang dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 4 hingga 7 Februari 2024 mendatang.
Dalam Rakernas yang mengusung tema “Transformasi Kementerian Agama Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat eselon I dan II Kemenag pusat, serta para Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia.
Kakanwil Kemenag Lampung, Dr. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum mengatakan, Rakernas ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Kemenag Tahun 2023 dan merumuskan program kerja Tahun 2024.
“Rakernas ini merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi dan proyeksi terhadap kinerja Kemenag,” ungkapnya.
“Melalui Rakernas ini menjadi kesempatan bagi Kanwil Kemenag Lampung untuk mendapatkan arahan dan pedoman dalam melaksanakan program kerja Tahun 2024,” tambahnya.
Puji Raharjo menambahkan, sebagaimana yang disampaikan Menteri Agama, lanjut Puji Raharjo, Kakanwil Kemenag Lampung sepakat dalam melaksanakan transformasi untuk menghadapi tantangan ke depan, Kemenag tidak hanya sekedar melakukan perubahan struktural atau prosedural semata-mata namun harus mencakup pembaharuan dalam pola pikir, budaya kerja serta penggunaan teknologi informasi. Hal itu berguna memperkuat kapasitas dan efektifitas Kemenag dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, kami akan mengikuti seluruh rangkaian Rakernas dengan seksama dan siap menindaklanjuti hasil Rakernas ini dengan sebaik-baiknya untuk merajut Kerukunan Umat Beragama Menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.
Rakernas Kemenag Tahun 2024 ini dibuka secara resmi oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan bahwa tujuan dari Rakernas tersebut adalah untuk menyusun program kerja di Tahun 2024.
“Kita diskusikan program kerja setiap Satker sehingga apa yang diberikan Kemenag benar-benar bisa dirasakan publik,” ungkap Menag saat membuka acara dikutip dari NU online.
Oleh karena Ia meminta jajarannya untuk melibatkan masyarakat luas dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang agama.
“Pelaksanaan program 2024 agar tidak hanya melibatkan satuan kerja. Kemenag perlu menguatkan pelibatan stakeholders,” sebut Gus Men.
Pelibatan umat penting, kata Gus Men, agar pelaksanaan program lebih efektif, bermanfaat, dan tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan bidang agama bukan semata tugas pemerintah, tapi juga masyarakat.
Gus Men mencontohkan aspek peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Menag misalnya minta agar para pengelola Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) swasta, tidak hanya negeri, diajak duduk bersama untuk merumuskan langkah dan program strategis memajukan pendidikan.
“Konsolidasi PTKI, negeri dan swasta, sangat penting untuk mendiskusikan bersama upaya peningkatan kualitas pendidikan,” sebut Gus Men.
Konsolidasi juga bisa dilakukan Kemenag dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerukunan. Menag mengapresiasi adanya kenaikan indeks kerukunan umat beragama dalam tiga tahun terakhir, yaitu: 67,46 (2021), 72,39 (2022), dan 76,02 (2023). Ada tiga dimensi yang dipotret, yaitu: toleransi (74,47), kesetaraan (77,61), dan kerja sama (76,00).
“Meski terus naik, saya yakin, peningkatan kualitas kerukunan akan lebih cepat jika upayanya dilakukan dengan penguatan pelibatan masyarakat,” sebut Gus Men.
“Publik bisa memberi masukan berdasarkan yang mereka alami dan pasti akan merasakan hasilnya. Semakin banyak yang terlibat, pelaksanaan kerja juga akan lebih ringan. Tahun ini diharapkan mulai digagas pelibatan umat secara luas,” lanjutnya.
Forum rapat tertinggi ini juga diikuti para pejabat Eselon I dan II, Kanwil Kemenag Provinsi, serta pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Kegiatan ini juga turut mengundang sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai narasumber, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa, hingga Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Perwakilan Sekretariat Negara dan Ketua PBNU turut diundang sebagai narasumber. (*/HPS)
