Potensinews.id, BANDARLAMPUNG – Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, nomor urut 2, mengungguli hasil quick count Pemilihan Umum 2024, menandakan potensi kepemimpinan mereka untuk periode 2024-2029.
Dalam rencana visi misi dan program kerja, terungkap bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan dipisah dari Kementerian Keuangan.
Menurut Drajad Wibowo, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, pemisahan ini akan dilakukan melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), yang akan berada langsung di bawah presiden.
Rencana ini menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran.
Meskipun diakui bahwa pembentukan BPN tidak akan terjadi secara instan pada awal pemerintahan, Drajad menyatakan bahwa persiapan dan proses pra-transisi kelembagaan akan segera dimulai.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketika peraturan perundang-undangan selesai, BPN dapat beroperasi dengan lancar.
“Gibran menekankan bahwa BPN harus dibentuk untuk meningkatkan penerimaan negara, membiayai kebutuhan pembangunan yang besar. DJP dan DJBC akan dilebur menjadi satu entitas, fokus pada penerimaan negara tanpa mengurusi masalah pengeluaran,” ujar Drajad, Senin, 19 Februari 2024.
Dia juga mengingatkan bahwa perubahan ini akan memerlukan persiapan matang dan mungkin memakan waktu hingga satu tahun atau lebih.
Rencana pemisahan ini menjadi sorotan karena menandai perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan terkait kebijakan pajak dan bea cukai.
Bagaimana keputusan ini akan membentuk arah kebijakan ekonomi Indonesia akan terus menjadi perhatian publik selama periode transisi menuju kepemimpinan Prabowo-Gibran. (Virgo/Jon)
