Potensinews.id – Pj Gubernur Lampung Ajak Semua Pihak Sinkronkan Kebijakan dalam Penyusunan APBD 2025.
Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, mengajak seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk bersinergi dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dan Daerah di Gedung Pusiban, Jumat, 18 Oktober 2024.
Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pertemuan hari ini sangat strategis sebagai langkah awal dalam menyusun APBD 2025. Saya mengajak semua yang hadir untuk berkomitmen bersama dalam mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya,” tegas Pj Gubernur Samsudin.
Pj Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan APBD.
Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional.
“Penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada kebijakan nasional. Selain itu, harus transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, dalam paparannya menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD tahun ini.
Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran.
“Pedoman ini terus diperbarui setiap tahun untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan daerah,” ujar Agus Fatoni.
Kegiatan sinkronisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pihak terkait mengenai regulasi terbaru dalam penyusunan APBD.
Dengan demikian, APBD Tahun Anggaran 2025 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih berkualitas dan efektif.
