Potensinews.id – Tubaba raih Predikat WTP ke-13 berturut-turut, bukti kinerja keuangan yang sangat baik.
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali menorehkan prestasi membanggakan.
Pada Jumat, 20 Desember 2024, Penjabat (Pj) Bupati Tubaba, Drs. M. Firsada, menerima penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Penghargaan ini merupakan yang ke-13 kali secara berturut-turut diraih oleh Tubaba, membuktikan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Mahan Agung, Bandar Lampung.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Pj Bupati Firsada.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Firsada menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meraih prestasi ini.
“Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah, serta dukungan dari masyarakat Tubaba,” ujarnya.
Firsada juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Penghargaan WTP ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Pj Bupati Firsada berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Tubaba.
“Semoga dengan pencapaian ini, Tubaba dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang baik dan transparan,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
