Potensinews.id – Pemprov Lampung ikuti rakor pengendalian inflasi dan perkuat pengawasan perizinan.
Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam upaya pengendalian inflasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
Hal ini dibuktikan dengan partisipasinya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah secara virtual, Selasa, 4 Februari 2025.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Zainal Abidin, mewakili Pemerintah Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut.
Dalam rapat koordinasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti masalah perizinan yang kerap menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.
.Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mempermudah perizinan, seperti sistem online single submission dan pelayanan terpadu satu pintu, namun praktik pungutan liar, gratifikasi, dan suap masih sering terjadi.
“Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, tidak hanya dari internal pemerintah, tetapi juga dari eksternal seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus,” tegas Mendagri.
Penandatanganan Nota Kesepahaman yang melibatkan Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan BPPIK diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.
“Dengan adanya kerjasama ini, kita berharap pengawasan akan lebih baik dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha,” ujar Mendagri.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru, sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami kenaikan Indeks Harga Produsen (IPH).
Kenaikan IPH ini terutama didorong oleh kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
