Potensinews.id – Mahasiswa Aceh Tenggara lawan kebijakan pemerintah yang merugikan.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Mahasiswa Bersatu Aceh Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, Senin, 24 Februari 2025.
Mereka memblokade jalan dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan.
Koordinator aksi, dalam orasinya, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan berdampak pada ekonomi masyarakat, khususnya terkait efisiensi anggaran di Kabupaten Aceh Tenggara.
“Kami menuntut pemerintah mengkaji ulang efisiensi anggaran, terutama di sektor pendidikan. Anggaran pendidikan harus menjadi prioritas dan dievaluasi agar akses pendidikan semakin baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, aksi ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian dari elemen intelektual bangsa.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Namun, pemotongan anggaran yang tidak tepat justru menurunkan kualitas pelayanan publik.
Aksi tersebut bertujuan menarik perhatian pemerintah agar segera melakukan perbaikan.
“Kami meminta evaluasi kebijakan efisiensi anggaran kementerian agar tidak merugikan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Kami juga menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti program makan bergizi gratis yang merupakan inisiatif pemerintah pusat.
Meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereka menilai implementasinya kurang tepat dan tidak merata, sehingga perlu dikaji ulang.
Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil, mereka menegaskan bahwa akan terus mengawal kebijakan pemerintah demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami akan terus berjuang agar aspirasi kami didengar oleh elemen masyarakat. Harapannya, pemerintah dapat menerima tuntutan ini demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
Berikut sembilan tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintah pusat melalui DPRK Aceh Tenggara:
1. Mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran kementerian agar tidak merugikan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
2. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
3. Memastikan hak-hak dosen, seperti tunjangan kinerja bagi dosen ASN, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
4. Memperbaiki konsep dan implementasi program makan bergizi gratis agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif.
5. Mengevaluasi kinerja kabinet Merah Putih dengan mengutamakan profesionalisme serta kepentingan rakyat, sekaligus melibatkan akademisi dan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan pemerintah.
6. Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus karena berpotensi merusak lingkungan akademik dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
7. Mewujudkan reforma agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat.
8. Mengevaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta mendorong pembuatan regulasi turunan yang lebih jelas.
9. Menghapus keterlibatan TNI/Polri dalam sektor sipil karena bertentangan dengan cita-cita reformasi Indonesia.
