Potensinews.id – Dugaan korupsi Rp 3,9 miliar di BPKAD Metro, APH didesak usut penyimpangan APBD.
Aparat penegak hukum (APH) didesak menyelidiki dugaan penyimpangan APBD 2024 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.
Kebocoran anggaran mencapai Rp 3,9 miliar terungkap dari belanja alat tulis kantor (ATK) dan bahan cetak yang dinilai jauh melampaui standar.
Tim Pemerhati Anggaran Lampung, Novri Yansyah, mengungkapkan temuan ini berasal dari realisasi anggaran sebesar Rp 3,9 miliar.
Rinciannya meliputi pembelian ATK 51 paket senilai Rp 1,36 miliar, bahan cetak 53 paket Rp 1,8 miliar, serta kertas dan cover 47 paket Rp 758,5 juta.
Angka ini disebut melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) 2024.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023, batas tertinggi biaya ATK dan keperluan kantor untuk satuan kerja dengan lebih dari 40 pegawai adalah Rp 1,48 juta per orang per tahun.
“Dengan 40 pegawai di BPKAD Metro, seharusnya belanja ini hanya Rp 59,17 juta setahun,” ujar Novri, Kamis, 13 Maret 2025.
Ia menambahkan, era digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seharusnya memangkas penggunaan kertas dan biaya.
“Dokumen anggaran sudah elektronik via aplikasi. Ini aneh, malah boros,” katanya.
Novri menduga ada unsur kesengajaan dari oknum pejabat BPKAD untuk memperkaya diri.
“Kami minta Kejaksaan dan BPK turun tangan lacak penyimpangan ini. Uang rakyat Rp 3,9 miliar harus diselamatkan,” tandasnya.
