Potensinews.id – PB PII gandeng Kemendes PDTT, perluas program desa binaan untuk kemandirian desa.
Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) memperluas program desa binaan ke berbagai wilayah di Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Audiensi antara kedua pihak berlangsung pada Selasa, 18 Maret 2025.
Ketua Umum PB PII, Abdul Kohar Ruslan, menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan desa mandiri dan berdaya melalui program pemberdayaan berbasis komunitas.
“Kami ingin memastikan bahwa program desa binaan PB PII benar-benar memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
PB PII menekankan pendekatan pendampingan berkelanjutan yang berfokus pada penguatan ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia.
Salah satu contoh keberhasilan program ini adalah di Sambas, Kalimantan Barat, di mana PB PII telah menginisiasi pelatihan keterampilan ekonomi dan penguatan literasi pendidikan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, mengapresiasi inisiatif PB PII dalam mendorong pembangunan desa.
“Peran pemuda sangat penting dalam mempercepat kemandirian desa. Sinergi seperti ini harus diperkuat agar pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama,” ungkapnya.
Yandri juga menegaskan bahwa pendampingan berkelanjutan akan memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat desa.
Ia optimistis kerja sama antara Kemendes PDTT dan PB PII dapat mempercepat transformasi desa menuju kemandirian dan daya saing yang lebih tinggi.
Sebagai organisasi yang berfokus pada pembinaan pelajar dan pemuda Islam, PB PII berkomitmen menggerakkan generasi muda dalam pembangunan desa.
Sinergi erat antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan desa-desa di Indonesia.
Ke depan, PB PII akan terus mengembangkan model pemberdayaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.
Dengan kolaborasi yang solid, pembangunan desa di Indonesia bukan hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga gerakan bersama untuk menciptakan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
