Potensinews.id – Beras SPHP langka di Sangihe, Bulog ungkap alasan dan tunggu perintah pusat.
Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluhkan kelangkaan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di pasaran.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Bulog Sangihe, Khristian Prasetia, angkat bicara dan menjelaskan duduk perkaranya saat ditemui di ruangannya pada Kamis, 12 Juni 2025.
Khristian Prasetia menegaskan bahwa program SPHP adalah program nasional di bawah kendali Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator, sementara Bulog bertindak sebagai operator.
“Semua kebijakan bukan di operator, tapi ada di regulator. Izin kapan distribusi itu semua ada di Badan Pangan Nasional,” ucap Khristian.
Ia menjelaskan bahwa program SPHP sempat berjalan pada Januari 2025. Namun, pada 7 Februari, Bapanas mengeluarkan instruksi untuk menghentikan distribusi SPHP karena Indonesia memasuki masa panen raya.
“Instruksi langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan beras impor dan lebih memberdayakan petani lokal dengan membeli langsung dari petani,” tambahnya.
Penghentian SPHP ini bertujuan agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok, seiring dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga di konsumen.
Distribusi SPHP sempat dibuka kembali pada Maret selama bulan puasa, namun hanya sampai 29 Maret dan dihentikan lagi hingga saat ini.
“Pemerintah sedang fokus pada penyerapan (gabah) selama panen raya,” jelas Khristian.
Terkait stok beras, Khristian memastikan bahwa cadangan beras pemerintah secara nasional mencapai sekitar 4 juta ton, dengan 2 ribu ton di gudang Bulog Sangihe.
Namun, beras tersebut belum didistribusikan ke masyarakat karena belum ada instruksi penyaluran dari pusat. Ia memastikan bahwa stok beras aman dan terjaga kualitasnya melalui perawatan rutin.
Khristian juga menjelaskan bahwa Bulog tidak bekerja sendiri dalam program SPHP. Bapanas sebagai regulator, Bulog sebagai pengelola, dan diawasi oleh Satgas Pangan Polri, Dinas Pangan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Ketika ada temuan kios menjual di atas harga HET (Harga Eceran Tertinggi), maka akan ditindak dan dicabut rekomendasinya supaya tidak bisa bertransaksi dengan Bulog,” tegasnya.
Pihak Bulog, kata Khristian, lebih mengedepankan edukasi dan persuasif kepada pengecer yang menjual di atas HET.
“Kami tetap membantu dalam segala pengurusan dokumen, tidak dipersulit,” ujarnya.
Untuk penyaluran SPHP ke depan, Bulog Sangihe masih dalam status menunggu instruksi dari Bapanas. Khristian menambahkan bahwa nantinya mekanisme penyaluran akan diperketat.
“Kami mendapatkan petunjuk untuk semua pengecer harus memakai aplikasi Bulog, dengan tujuan pendistribusian beras terawasi di dashboard_ pusat dengan membuat laporan penjualan,” ungkapnya.
“Beras SPHP ini memang banyak dicari masyarakat karena manfaatnya baik dengan harga terjangkau. Sebelumnya memang sempat dijual dalam kegiatan gerakan pangan murah. Sampai sekarang ini kami masih menunggu izin dari Bapanas, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa disalurkan. Intinya, kami selalu mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan,” tutup Khristian. (Fandy)
