Potensinews.id – Bupati Sangihe perjuangkan DAK Kesehatan ke Kemenkes untuk pulau terluar.
Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, pada Rabu, 18 Juni 2025.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan tahun anggaran 2026 demi peningkatan infrastruktur dan akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya di daerah perbatasan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Menteri Kesehatan, Bupati Thungari menyampaikan usulan prioritas DAK Fisik 2026.
Ia didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dr. Handry Pasandaran dan Direktur RSUD Liun Kendage Tahuna, dr. Aprikonus Loris.
Bupati memaparkan sejumlah rancangan pembangunan fisik yang menjadi kebutuhan mendesak.
“Pemaparan usulan kami mencakup perbaikan (rehabilitasi) dan pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) laut, pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan, serta sarana prasarana kebutuhan rumah sakit,” jelas Bupati Thungari.
Michael Thungari menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat untuk peningkatan infrastruktur dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau.
“Saya berharap ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, khususnya Kemenkes, agar masyarakat kami bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik kedatangan Bupati dan rombongan.
Ia mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pemaparan disambut positif dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan akan mendukung langkah ke depan komitmen untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ujar Sadikin.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat berharap usulan DAK Kesehatan 2026 ini dapat terealisasi.
Hal ini dianggap sebagai upaya konkret untuk memperkuat sistem kesehatan nasional hingga ke pelosok daerah terpencil, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan, khususnya di pulau-pulau terluar. (Fandy)
