Potensinews.id – Banyak proyek bermasalah, Dana Desa Tunas Jaya diharap diperiksa APH.
Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) di Tiyuh Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) makin meluas.
Setelah sebelumnya proyek kandang ayam dan sumur bor BUMTi (Badan Usaha Milik Tiyuh) diduga bermasalah, kini muncul dugaan penyelewengan pada proyek jalan onderlagh tahun anggaran 2025.
Proyek jalan onderlagh sepanjang 124×3 meter senilai Rp41.285.000 di RT 06 Suku 8 Tiyuh Tunas Jaya, diduga dikerjakan secara asal-asalan.
Pantauan di lokasi menunjukkan pemasangan batu tidak sesuai petunjuk teknis karena disusun jarang dan tanpa lapisan pasir sebagai alas.
Kualitas pengerjaan yang buruk juga terlihat pada proyek onderlagh tahun 2024. Jalan yang dibangun dengan anggaran Rp80.190.000, Rp82.215.000, dan Rp68.040.000 sudah mulai rusak, bergelombang, dan batunya terlepas.
Kondisi ini menguatkan dugaan adanya upaya mencari keuntungan pribadi.
Terkait hal tersebut, Juru Tulis (Carik) Tiyuh Tunas Jaya, Margono, sebelumnya pernah menyatakan bahwa mencari keuntungan dari proyek desa adalah hal yang wajar.
“Tidak apa-apa dari proyek itu ada keuntungan 2 sampai 3 juta rupiah, satu proyek itu tidak apa-apa, satu hal yang wajar,” ujarnya melalui pesan suara WhatsApp pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Ia menambahkan, yang penting tidak melebihi harga satuan daerah.
Saat dikonfirmasi langsung di balai tiyuh, Margono bersama Kepala Suku 8, Eko, justru tampak lupa-lupa ingat mengenai detail kegiatan pembangunan tahun 2024 dan 2025.
Margono mengaku lupa jumlah dan anggaran proyek gorong-gorong serta proyek lainnya.
“Lupa saya terkait jumlah dan anggarannya,” katanya.
Lebih aneh lagi, Eko dan Margono tidak mengetahui bahwa gorong-gorong memiliki tipe tersendiri, hanya tahu ukurannya saja.
“Memangnya jika pembangunan gorong-gorong Tiyuh tipe apa? Yang saya tahu malah ukurannya saja berapa kali berapa gitu,” tanya Eko.
Pernyataan Margono menuai kritik dari sejumlah Kepala Tiyuh di Tubaba. Salah satu Kepala Tiyuh yang tidak ingin disebutkan namanya menyayangkan pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa seluruh kegiatan pembangunan di Tiyuh Tunas Jaya.
“Harusnya seorang juru tulis tidak bisa melontarkan pernyataan semacam itu. Kalaupun ada sisa anggaran dari pembangunan, harusnya masuk ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), bukan masuk kantong pribadi sebagai keuntungan. Pernyataan itu bisa dijadikan dasar bagi APH untuk mengaudit seluruh pembangunan di tiyuh itu,” tegasnya.
Oleh karena itu, publik berharap Kejaksaan Negeri dan Polres Tulang Bawang Barat segera turun tangan untuk memeriksa seluruh kegiatan pembangunan di Tiyuh Tunas Jaya, terutama sejak Yani menjabat sebagai Kepala Tiyuh.
