Potensinews.id – DPRD Tubaba desak Inspektorat usut dugaan penyelewengan dana Desa Tunas Jaya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) geram.
Komisi I DPRD Tubaba mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit total dan memanggil Kepala Tiyuh (Desa) Tunas Jaya.
Desakan ini muncul setelah adanya dugaan penyelewengan dana desa (DD) yang digunakan untuk berbagai proyek pembangunan.
Kemarahan dewan dipicu oleh temuan di lapangan serta pernyataan dari Sekretaris Tiyuh Tunas Jaya, Margono, yang menyebut mencari keuntungan dari proyek desa adalah hal yang wajar.
“Pengelolaan dana desa itu wajib mengikuti petunjuk teknis. Jangan sampai proyeknya asal-asalan dan kualitasnya amburadul!” tegas Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni, pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Yantoni secara tegas meminta Inspektorat segera turun tangan.
“Saya minta Inspektorat audit total! APH juga harus panggil kepalanya,” serunya.
Pernyataan Margono yang menyebut keuntungan pribadi dari proyek desa wajar menjadi sorotan utama.
“Ucapan seperti itu sangat mengecewakan. Dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu,” pungkas Yantoni.
Dugaan penyelewengan dana desa di Tiyuh Tunas Jaya mencuat setelah sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2024 dan 2025 dinilai tidak sesuai standar.
Proyek-proyek tersebut antara lain pembangunan kandang ayam dan sumur bor untuk Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTi) serta proyek jalan onderlagh.
Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan jalan onderlagh tahun 2025 sepanjang 124×3 meter senilai Rp 41.285.000.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pengerjaan jalan di RT 06 Suku 8 terlihat asal-asalan. Batu-batu tidak tersusun rapat, tanpa lapisan pasir, dan badan jalan tidak dibersihkan.
Selain itu, proyek jalan onderlagh tahun 2024 yang menelan anggaran total Rp 230.445.000 juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Jalan tersebut bergelombang dan batunya mulai terlepas, menunjukkan kualitas pengerjaan yang buruk.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Tiyuh Tunas Jaya, Margono, dan Kepala Suku 8, Eko, justru mengaku tidak hafal rincian anggaran dan proyek.
Bahkan, keduanya tidak mengetahui jenis atau tipe gorong-gorong yang dibangun, hanya sebatas ukurannya.
Pernyataan dan sikap para perangkat desa ini semakin menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan dana, yang merugikan masyarakat Tiyuh Tunas Jaya.
