Potensinews.id – Wartawan di Tubaba turun ke jalan, minta evaluasi kinerja dan audit anggaran Kominfo.
Ratusan wartawan yang tergabung dalam aliansi Media Tubaba Bersatu melakukan aksi damai di depan kantor pemerintah daerah, Senin, 8 September 2025.
Mereka menuntut evaluasi serius terhadap kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengaudit anggaran Kominfo.
Dengan membawa poster-poster bertuliskan “Kami Minta APH Periksa Anggaran TH 2023–2025” dan “Kami Minta Pejabat Kominfo Diganti”, para wartawan menyampaikan lima tuntutan utama.
Inti dari tuntutan tersebut adalah keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publikasi.
Mereka menuding adanya ketidakjelasan dalam alokasi dana dan meminta agar seluruh media diperlakukan adil tanpa diskriminasi.
Aksi ini mendapat respons langsung dari Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, dan Penjabat Sekretaris Daerah, Perana Putra.
Nadirsyah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para wartawan.
“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan secara transparan. Jika memang ada pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai amanah, maka akan kami evaluasi bahkan ganti,” tegas Nadirsyah di hadapan massa aksi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, menjelaskan bahwa saat ini tercatat 311 media yang terdaftar di Kominfo dan sebagian besar telah menjalin kerja sama.
Namun, ia menyebut ada beberapa media yang belum terakomodir karena terkendala kelengkapan administrasi.
Pernyataan ini justru memicu keraguan dari massa aksi. Rico, selaku koordinator lapangan, menilai angka 311 media sangat janggal.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat di Kominfo. Kok bisa sekarang muncul angka 311 media? Apakah ada biro yang memegang lebih dari satu media, atau memang ada media ‘siluman’ yang selama ini tidak pernah kami ketahui?” ungkap Rico.
Perbedaan data yang signifikan ini semakin mempertebal kecurigaan para wartawan terhadap pengelolaan anggaran Kominfo.
Setelah berdialog dengan Wakil Bupati, rombongan wartawan melanjutkan aksi mereka ke kantor DPRD Tulang Bawang Barat.
Di kantor DPRD, perwakilan wartawan diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Kuncoro.
Dalam pertemuan tersebut, wartawan kembali menegaskan tuntutan mereka terkait evaluasi, transparansi, dan keadilan anggaran publikasi.
Meskipun telah menerima janji evaluasi dari pihak pemerintah daerah dan DPRD, para wartawan berharap tuntutan mereka benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata, bukan hanya janji manis.
Aksi ini menjadi tonggak penting bagi insan pers Tubaba untuk memperjuangkan marwah jurnalisme dan memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan hukum.
