Potensinews.id – Inflasi Lampung stabil, BPS sebut kenaikan indeks nol persen di pekan kedua September.
Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dalam pengendalian inflasi.
Provinsi ini mencatatkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang stabil, dengan angka kenaikan indeks nol pada pekan kedua September 2025.
Prestasi ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama sejumlah kepala perangkat daerah dan unsur Forkopimda, Selasa, 16 September 2025.
Rakor yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian ini digelar secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Data tersebut menunjukkan stabilitas harga di Lampung kontras dengan kondisi di 13 provinsi lain yang mengalami kenaikan IPH.
“Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 13 provinsi tersebut adalah cabai merah dan daging ayam ras, dengan total 165 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH,” papar Amalia.
Sebaliknya, 23 provinsi justru mengalami penurunan IPH.
Selain isu inflasi, rakor ini juga menjadi forum sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menuju Indonesia Emas 2045.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menjelaskan bahwa lembaganya telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dengan dua tugas pokok utama: isu kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Kalau keluarga kita baik-baik saja, maka insyaallah ekonomi juga baik, inflasi juga baik, dan negara juga akan baik,” ujar Wihaji.
Ia menekankan pentingnya mengelola bonus demografi, di mana Indonesia memiliki 192 juta penduduk usia produktif.
Menurutnya, keseimbangan populasi dan tata kelola kependudukan yang baik adalah kunci untuk memanfaatkan potensi ini.
Wihaji menitipkan 30 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) kepada seluruh pemerintah daerah.
“Saya titip agar 30 indikator ini dapat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara dominan jika mampu mengelola angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, dan sumber daya alam melimpah.
“Dengan adanya bonus demografi ini, kalau kita bisa manfaatkan menjadi produktif, maka kita akan melompat menjadi negara dominan,” pungkas Mendagri.
