Potensinews.id – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Palembang menggelar kegiatan Reses Masa Sidang IV Tahun Anggaran 2025.
Pertemuan untuk menyerap aspirasi ini dilaksanakan di SMKN 8 Palembang, Selasa, 14 Oktober 2025.
Anggota dewan yang hadir meliputi Muhammad Toha (PKS), Chairul S Matdiah (Demokrat), Aryuda Perdana Kesuma (Golkar), Firmansyah Hakim (Nasdem), Romiana Hidayati (PDIP), dan Abdullah Taufik (Gerindra).
Dapil I Kota Palembang mencakup wilayah Bukit Kecil, Ilir Barat I dan II, Gandus, Jakabaring, Seberang Ulu I dan II, Plaju, dan Kertapati.
Anggota DPRD Sumsel Dapil I, Muhammad Toha, mengapresiasi tingginya kualitas penyampaian aspirasi dari siswa dan guru.
Toha terkesan dengan salah satu siswa yang mengusulkan agar pemerintah tidak hanya memperhatikan fasilitas di sekolahnya sendiri, tetapi juga sekolah-sekolah lain di Palembang.
“Ternyata yang dipintanya ini menurut kami perlu diapresiasi apa daya pikirnya dan wawasannya yang sudah memperhatikan sekolah-sekolah lain. Kalau untuk sekolah sendiri itu sudah biasa, tetapi dia sudah memikirkan sekolah lain,” jelas Toha.
Terkait aspirasi dari para guru, Toha menyebut mayoritas permintaan berkaitan dengan status kepegawaian, khususnya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berharap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Hati kami tetap berharap ke depan ada perubahan sehingga mereka juga bisa diangkat secara otomatis,” tambah Toha, meskipun mengakui saat ini ada aturan yang belum memungkinkan.
Kepala Sekolah SMKN 8 Palembang, Rafli, S.Pd., M.Pd., menyambut baik pelaksanaan reses ini.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan guru dan siswa dapat direalisasikan pada masa sidang berikutnya.
“Dari sekolah menyampaikan mungkin penambahan fasilitas baik gedung maupun kelas, bengkel, [dan] tempat praktik bagi siswa,” ujar Rafli.
Ia juga berharap adanya peluang kerja yang diprogramkan oleh pemerintah bagi lulusan SMKN 8 Palembang, mengingat sekolah sudah memiliki program PKK (Pusat Kegiatan Belajar) tingkat sekolah dan provinsi.
“Kami berharap mereka dapat bersekolah dengan baik, dapat menyelesaikan dengan baik, apapun kondisinya sehingga pada saat nanti mereka akan kita persiapkan untuk menjadi pimpinan di negeri ini yang lebih baik,” tutup Kepala Sekolah. (Nopi)