Way Kanan

Pemkab Way Kanan Lantik 4 Pejabat JPT Pratama Baru

×

Pemkab Way Kanan Lantik 4 Pejabat JPT Pratama Baru

Sebarkan artikel ini
Pemkab Way Kanan Lantik 4 Pejabat JPT Pratama Baru
Pemkab Way Kanan melantik 4 pejabat JPT Pratama (Eselon II) baru. Foto: Ist

Potensinews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan resmi melakukan penyegaran birokrasi melalui Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama).

Prosesi ini berlangsung di Ruang Buway Pemuka Pengiran Udik, Senin, 12 Januari 2026.

Langkah strategis ini diambil guna memperkuat struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus mempercepat capaian target pembangunan daerah tahun 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., mewakili Bupati Way Kanan memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan Pakta Integritas bagi empat pejabat eselon II tersebut.

Daftar Pejabat JPT Pratama yang Dilantik:

1. Meli Ardian: Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

2. Suherman Daud: Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

Baca Juga:  Sekda Way Kanan Pimpin Rakor Peningkatan IPM Melalui Pendidikan

3. Ishak Mangkupraja: Kepala Dinas Perkebunan (Disbun).

4. Ir. Ishak, S.T.: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

Dalam arahannya, Sekda Machiavelli menekankan bahwa posisi JPT Pratama merupakan penentu kebijakan teknis yang krusial di setiap instansi. Ia menuntut para pejabat baru untuk meninggalkan cara kerja konvensional.

“Para pejabat yang dilantik hari ini adalah motor penggerak visi-misi daerah. Saya tegaskan bahwa loyalitas, integritas, dan inovasi adalah harga mati. Kita tidak boleh lagi bekerja secara konvensional di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi,” tegas Machiavelli.

Pemerintah daerah menitipkan tiga mandat utama kepada para pejabat yang baru dilantik guna memastikan akselerasi pembangunan berjalan optimal:

Baca Juga:  Melalui TMMD ke-126, Kodim 0427/Way Kanan Wujudkan Kepedulian kepada Masyarakat Desa

*Transformasi Digital: Mempercepat integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik di setiap OPD.

*Transparansi Anggaran: Menjamin pengelolaan anggaran yang akuntabel dan bersih dari praktik KKN.

*Kolaborasi Lintas Sektoral: Menghilangkan ego sektoral antar-instansi demi sinkronisasi program prioritas daerah.