Potensinews.id – Probolinggo raih opini WTP kesebelas, Bupati sampaikan LPj APBD 2023.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali mencetak prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Penghargaan bergengsi ini merupakan yang kesebelas kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Probolinggo, menandakan konsistensi dalam tata kelola keuangan yang baik.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo pada Selasa, 4 Juni 2024, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo.
Rapat ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah pejabat eksekutif termasuk Plh Bupati Probolinggo, Heri Sulistyanto, kepala OPD, camat, dan perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
Dalam rapat tersebut, Plh Bupati Heri Sulistyanto menyampaikan Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Heri Sulistyanto menjelaskan bahwa LKPD Kabupaten Probolinggo telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 38/ST/XVIII/SBY/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024. Hasil audit tersebut memberikan Opini WTP, yang diumumkan pada 2 Mei 2023.
“Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, masyarakat, maupun mitra kerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan di masa mendatang,” ujar Heri Sulistyanto.
Dalam Nota Penjelasannya, Heri Sulistyanto memaparkan bahwa pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp2.227.257.347.950,00, dengan realisasi mencapai Rp2.291.882.009.850,29 atau 102,90%.
Rincian pendapatan tersebut meliputi:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan Rp293.477.000.600,00, terealisasi Rp299.315.561.766,77.
- Pendapatan transfer dianggarkan Rp1.932.038.347.350,00, terealisasi Rp1.990.759.426.262,00 atau 103,04%.
- Pendapatan hibah dianggarkan Rp1.742.000.000,00, terealisasi Rp1.710.206.821,52 atau 98,17%.
- Lain-lain pendapatan sah dianggarkan Rp0,00, terealisasi Rp96.815.000,00.
- Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2.595.230.325.743,00 dengan realisasi Rp2.368.320.490.278,26 atau 91,26%.
Rincian belanja tersebut meliputi:
- Belanja operasi dianggarkan Rp1.747.856.386.867,00, terealisasi Rp1.605.258.501.526,26 atau 91,84%.
- Belanja modal dianggarkan Rp263.018.251.251,00, terealisasi Rp231.030.373.629,00 atau 87,84%.
- Belanja tak terduga dianggarkan Rp56.577.571.625,00, terealisasi Rp5.382.959.122,00 atau 9,51%.
- Belanja transfer dianggarkan Rp527.778.116.000,00, terealisasi Rp526.648.656.001,00 atau 99,79%.
- Perbandingan antara realisasi belanja dan pendapatan daerah menunjukkan defisit sebesar Rp76.438.480.427,97.
Namun, dengan penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp387.972.977.793,00 dan terealisasi Rp388.622.339.603,14 serta pengeluaran pembiayaan dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp20.000.000.000,00, pembiayaan netto sebesar Rp368.622.339.603,14 ditambah defisit anggaran, menghasilkan nilai Silpa tahun 2023 sebesar Rp292.183.859.175,17.
Dalam neraca keuangan, total aset Kabupaten Probolinggo tercatat sebesar Rp3.077.108.558.078,42, kewajiban jangka pendek sebesar Rp42.466.266.912,35, dan ekuitas sebesar Rp3.034.642.291.166,08.
Heri Sulistyanto menekankan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, LKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2023 telah menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo berlangsung lancar dan tertib, mencerminkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. (Edy)
