Potensinews.id – Pemkab Pesibar ikuti rakor pengendalian inflasi, bahas kesiapan pangan hingga keamanan siber.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah tahun 2025 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Rakor ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting dari ruangan Ngejalang, Kompleks Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin, 11 Agustus 2025.
Rakor ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., perwakilan Forkopimda, Plt. Kepala Bagian Perekonomian, Antoni Wijaya, S.IP., M.M., serta jajaran Sekretariat Pemkab Pesibar.
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyoroti beberapa isu penting, seperti risiko kebocoran data di tengah pesatnya digitalisasi pelayanan publik.
Mendagri juga menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Adapun capaian inflasi nasional pada Juli 2025 tercatat stabil di angka 2,37 persen.
Selain itu, Mendagri menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam program 3 Juta Rumah setiap tahun.
Program ini mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Hal ini diperlukan mengingat ancaman serangan siber pada sistem pemerintahan semakin tinggi.
Dari sisi ekonomi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa inflasi bulanan pada Juli 2025 sebesar 0,30 persen. Kelompok makanan dan minuman menjadi penyumbang inflasi terbesar pada periode tersebut.
Menanggapi isu ketersediaan pangan, Bulog RI yang diwakili oleh Mokhammad Suyamto memastikan stok beras nasional mencapai 2,8 juta ton dan siap didistribusikan.
Kementerian Pertanian juga melaporkan bahwa puncak panen kedua akan terjadi pada Agustus ini, dengan luas panen lebih dari 1 juta hektare.
Kementerian Perdagangan menambahkan bahwa harga minyak goreng terus mengalami penurunan sejak April 2025.
Di sisi lain, Mabes TNI melaporkan kemajuan program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan pendampingan kepada petani. (Andi)
