Potensinews.id – Diduga korupsi dana desa, Inspektorat Tubaba panggil Kepala Tiyuh Tunas Jaya.
Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Tiyuh Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung.
Langkah ini diambil setelah Komisi I DPRD setempat mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk mengaudit total penggunaan anggaran desa tersebut.
Dugaan penyimpangan ini mencuat setelah adanya temuan proyek fisik yang dinilai amburadul dan pernyataan kontroversial dari perangkat desa.
“Minggu depan, kami akan memanggil Kepala Tiyuh Tunas Jaya dan pihak-pihak yang terkait untuk klarifikasi,” tegas Muslim, Irbansus V Inspektorat Tubaba, pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Menurut Muslim, pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi serta pemeriksaan dokumen terkait penggunaan Dana Desa Tunas Jaya tahun anggaran 2024 dan 2025.
Pihak Inspektorat berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni, mengecam keras dugaan penyelewengan ini.
Ia mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan memeriksa pengelolaan dana desa di Tiyuh Tunas Jaya.
Kemarahan Yantoni memuncak saat mendengar pernyataan Sekretaris Tiyuh yang menyebut bahwa keuntungan dari setiap proyek desa adalah hal yang wajar.
“Ucapan seperti itu sangat mengecewakan! Dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu,” ujarnya geram.
Dugaan penyelewengan ini diperkuat oleh temuan di lapangan. Proyek onderlagh tahun anggaran 2025 senilai Rp41 juta lebih terlihat dikerjakan asal-asalan, dengan susunan batu yang tidak rapi dan tanpa lapisan pasir.
Pengerjaan jalan onderlagh pada tahun 2024 juga menunjukkan kerusakan, seperti permukaan yang bergelombang dan batu yang mulai terlepas.
Margono, Juru Tulis (Carik) Tiyuh Tunas Jaya, sempat mengatakan bahwa mencari keuntungan hingga Rp2-3 juta per proyek adalah hal yang wajar, selama tidak melebihi harga satuan daerah.
Pernyataan ini sontak menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk DPRD.
Saat dikonfirmasi, Margono bersama Kepala Suku 8 terlihat lupa-lupa ingat tentang rincian anggaran dan jenis proyek yang telah dikerjakan di desa mereka.
Hal ini semakin menambah kecurigaan akan adanya pengelolaan dana yang tidak transparan.
Inspektorat Tubaba menegaskan akan memanggil semua pihak terkait untuk dimintai keterangan.
Proses pemeriksaan ini akan mencakup audit total terhadap seluruh penggunaan dana desa, mulai dari pembangunan fisik hingga administrasi.
