Potensinews.id – Selamatkan PLN, Presiden Prabowo akan copot Dirut Darmawan Prasodjo?
Di tengah isu utang yang membengkak dan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan sedang menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan PT PLN (Persero).
Salah satu langkah yang santer terdengar adalah rencana penggantian Direktur Utama (Dirut) PLN, Darmawan Prasodjo.
Kabar ini menguat setelah berbagai masalah internal PLN menjadi sorotan publik.
“Iya kami dengar bakal ada RUPS Luar Biasa. Cuma belum tahu pasti kapan dan siapa sosok yang akan menggantikan Pak Darmo,” ujar seorang sumber terpercaya dari PLN Pusat di Jakarta Selatan, Kamis, 28 Agustus 2025.
Center for Budget Analysis (CBA) mencatat, di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo, total utang PLN pada tahun 2024 melonjak drastis menjadi Rp711,2 triliun.
Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp655 triliun, yang berarti ada lonjakan utang sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau setara dengan Rp156,7 miliar per hari.
Selain masalah finansial, performa PLN juga dikritik tajam.
Perusahaan yang mengklaim sistem kelistrikan andal ini justru tercatat mengalami black out sebanyak tiga kali dalam setahun terakhir: dua kali di Pulau Sumatera pada tahun 2024, dan satu kali di Pulau Bali pada Mei 2025.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, juga mengkonfirmasi kabar RUPS Luar Biasa tersebut.
Ia menilai, kondisi keuangan PLN saat ini sudah sangat riskan dan harus segera diselamatkan.
Yudhistira menyoroti dugaan anggaran yang tidak tepat sasaran, seperti kasus sewa pembangkit listrik berdaya 3 Giga Watt dalam 10 bulan terakhir dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp50 triliun.
“Untuk apa coba? Ini harus diselidiki, termasuk vendor-vendor yang menjadi pion di PLN,” kecam Yudhistira.
Ia menambahkan, investigasi menunjukkan modus sewa ini diduga memperalat anak perusahaan seperti Indonesia Power, Nusantara Power, dan PLN Batam.
“Parahnya lagi, sewa ini dengan tarif di atas harga normal dan waktunya mencapai 5 tahun. Sangat tidak wajar. Perusahaan Listrik Negara kok listriknya nyewa,” tegasnya.
Menurut Yudhistira, Presiden Prabowo harus bertindak cepat (gercep) dalam urusan penyelamatan PLN.
“PLN era Darmo ini tidak pernah mengakui kondisi sebenarnya, karena semua dipoles dengan berita positif yang sudah di-hire agar masa kepemimpinannya terlihat sempurna,” ungkapnya.
Yudhistira menyebutkan, saat ini sangat dibutuhkan penyegaran di tubuh PLN, terutama setelah adanya indikasi gurita KKN yang menggerogoti perusahaan.
Ia menduga banyak pejabat yang menduduki posisi strategis dengan gaji tinggi melalui jalur pro-hire via sub holding.
Lebih lanjut, Yudhistira mendesak agar Presiden Prabowo tidak hanya mencopot Dirut, tetapi juga memerintahkan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri untuk mengusut tuntas berbagai kasus di PLN.
“Kami akan terus menggiring berbagai kasus di PLN yang diduga melibatkan Darmawan Prasodjo sampai ke balik jeruji,” pungkas pria yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) ini.
