Potensinews.id — Indonesia Policy Review (IPR) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan janji renovasi 8.000 sekolah di seluruh Indonesia menggunakan dana pengganti kerugian negara sebesar Rp13 triliun.
IPR mendesak agar alokasi dana tersebut difokuskan pada sekolah negeri, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Founder IPR, Aliza Gunado, S.T, menyatakan bahwa perbaikan 8.000 sekolah negeri sangat krusial untuk menambah ruang kelas dan bangku belajar, sekaligus mengatasi masalah penolakan siswa.
“Masih banyak keluhan para siswa ditolak bersekolah karena sekolah sudah penuh, tidak ada ruang kelas dan bangku belajar. Hari gini alasan itu sangat absurd,” ujar Aliza, Senin, 3 November 2025.
Menurut Aliza, kekurangan kelas dan bangku selama bertahun-tahun telah memicu praktik percaloan bangku sekolah, di mana keluarga mampu mendominasi sekolah negeri.
Ia menekankan bahwa sekolah negeri adalah wujud kehadiran negara untuk memastikan semua anak, terutama dari keluarga miskin dan tidak mampu, dapat bersekolah secara gratis.
“Perbedaan sekolah negeri yang berfungsi memastikan semua anak bisa bersekolah terutama yang miskin dan tidak mampu. Sedangkan sekolah swasta pasti bisnis dan komersial yang hanya bisa dijangkau oleh keluarga yang mampu,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor CPO dapat digunakan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat penyerahan uang di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10) lalu.
Aliza Gunado mendesak Presiden Prabowo untuk memastikan alokasi dana Rp13 triliun tersebut ditujukan secara eksklusif untuk perbaikan dan penambahan kelas serta bangku di sekolah-sekolah negeri, bukan untuk sekolah swasta yang dianggap berbisnis pendidikan.
“Padahal kalau anggaran pemerintah dipakai untuk memperbanyak ruang kelas dan bangku belajar, pemerintah tidak perlu mengalokasikan subsidi untuk sekolah swasta, karena mereka bisnis pendidikan,” jelasnya.
Selain infrastruktur, IPR juga menyoroti temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan.
“Sudah terlalu sering kita mendapatkan laporan Dana BOS disunat bukan untuk kepentingan sekolah sehingga kembali memberatkan orang tua murid dengan berbagai pungutan,” kata Aliza.
Ia menambahkan, meskipun KPK telah mengungkap berbagai modus korupsi di sekolah, mulai dari pungutan liar, nepotisme pengadaan barang dan jasa, hingga laporan fiktif, tidak ada perbaikan signifikan dari tingkat kementerian hingga dinas-dinas pendidikan.
IPR berharap Presiden Prabowo memasukkan agenda perang melawan korupsi di dunia pendidikan sebagai prioritas untuk peningkatan kualitas SDM masa depan.
IPR mengakui program unggulan Presiden, yaitu Sekolah Garuda (untuk siswa cerdas berbakat) dan Sekolah Rakyat (untuk anak dari keluarga miskin ekstrem) yang saat ini telah mencapai 165 titik, adalah strategi penting untuk mengatasi carut-marut pendidikan.
Namun, IPR mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada dua program tersebut.
“Aliza Gunado mengingatkan agar selain pada Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo juga bisa memberikan perhatian yang sama pada puluhan juta siswa yang sedang belajar di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia,” tutup Aliza.
