Potensinews.id — Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmen penuh dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, saat membuka seminar nasional hasil kerja sama APHTN-HAN Pengurus Wilayah Lampung dan Pemkot Bandar Lampung, di lingkungan pemkot setempat, Jumat, 14 November 2025.
Menurut Eva Dwiana, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga ditopang oleh peran aktif perguruan tinggi, akademisi, serta organisasi profesi seperti Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
“Semua pihak itu nantinya bisa menjadi motor penggerak dalam memberikan landasan keilmuan sekaligus kritik konstruktif terhadap kebijakan publik,” ujarnya.
Dorong Gagasan dan Rekomendasi Strategis
Wali kota perempuan pertama di Bandar Lampung itu berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
“Jadikan forum ini sebagai ruang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan, antara teori dan kebijakan, sehingga reformasi birokrasi benar-benar menjadi gerakan perubahan menuju pemerintahan yang melayani,” tuturnya.
Eva menambahkan, digitalisasi layanan yang telah diterapkan Pemkot menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan responsif.
Seminar tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda; Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh; Sekretaris Jenderal APHTN-HAN sekaligus Ketua Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono; serta akademisi Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., S.J.D.
