Potensinews.id– Ratusan buruh dan elemen serikat pekerja yang tergabung dalam Buruh Probolinggo Raya menggelar aksi damai di Kantor Bupati Probolinggo, Kamis, 18 Desember 2025. Aksi tersebut dilanjutkan ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
Aksi yang dimotori oleh Partai Buruh bersama berbagai serikat pekerja ini berlangsung tertib dan kondusif. Para peserta menyampaikan aspirasi melalui spanduk dan poster tanpa aksi anarkis, dengan satu tuntutan utama, yakni kebijakan pemerintah daerah yang lebih berpihak kepada buruh.
Di halaman Kantor Bupati Probolinggo, perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, didampingi Kapolres Probolinggo serta jajaran pengamanan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari upah, jaminan sosial, layanan kesehatan, hingga kepastian masa depan pekerja.
Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menyatakan bahwa pemerintah daerah menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para buruh untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Usai dari Kantor Bupati, massa aksi bergerak menuju Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Di lokasi tersebut, buruh kembali menegaskan tuntutan terkait akses layanan kesehatan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Mereka menilai kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah daerah.
Ketua Partai Buruh Probolinggo, Alex, dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya tidak menuntut hal berlebihan, melainkan meminta keberpihakan nyata dari kebijakan pemerintah daerah.
“Kami tidak menuntut berlebihan. Kami hanya ingin kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo benar-benar berpihak kepada buruh. Jika aspirasi ini terpenuhi, kami yakin buruh di Probolinggo bisa hidup lebih sejahtera,” ujarnya.
Aksi damai tersebut berakhir tanpa kericuhan. Massa membubarkan diri secara tertib setelah seluruh tuntutan disampaikan. Meski demikian, para buruh berharap aspirasi yang telah disuarakan tidak berhenti sebatas dialog, tetapi ditindaklanjuti dalam kebijakan konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan buruh dan keluarganya.
