Potensinews.id – Pekan Raya Lampung jadi bukti nyata pemerintah minim inovasi.
Pekan Raya Lampung (PRL) yang seharusnya menjadi ajang peningkatan perekonomian dan hiburan bagi masyarakat Lampung, justru menjadi sorotan negatif karena dianggap minim inovasi dan mengabaikan peran serta masyarakat.
Berbagai kritik pedas dilontarkan, salah satunya dari Ketua LSM Gepak Lampung, Wahyudi.
Dalam wawancaranya dengan awak media, Wahyudi menegaskan bahwa PRL telah menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah minim gagasan.
“Selama tiga tahun terakhir, PRL diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan mereka,” ujar Wahyudi, Jumat, 31 Mei 2024.
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemprov Lampung tidak memiliki ide yang jelas tentang bagaimana mengelola PRL secara efektif, efisien, dan menarik.
“Tidak ada gagasan tentang bagaimana agar penyelenggaraan PRL dapat dijangkau oleh masyarakat luas, baik dari segi harga tiket maupun kualitas acara. Semua diserahkan kepada swasta yang tentu saja orientasinya adalah keuntungan semata,” tambahnya.
Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Banyak peserta PRL yang mengeluhkan mahalnya harga tiket masuk, yang dianggap memberatkan bagi masyarakat.
Selain itu, masalah keamanan juga menjadi sorotan, dengan seringnya terjadi kehilangan barang seperti handphone dan lainnya di area acara.
Wahyudi juga menyoroti pentingnya peran media dan masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
“Media harus berperan aktif sebagai kontrol masyarakat dan stakeholder untuk kebijakan provinsi. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, harus membuka ruang gagasan. Saat ini, tidak ada satu pun yang memberi ruang kepada warga untuk menyampaikan ide mereka,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyudi mengkritik proses pemilihan event organizer (EO) yang dianggap tidak transparan dan tidak profesional.
“Pemerintah seharusnya mencari EO dengan kelas internasional, bukan hanya mengandalkan kemampuan lokal yang belum berpengalaman. Proses pemilihan EO juga tidak dilakukan melalui lelang atau tender yang transparan, sehingga mengundang banyak kecurigaan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kegagalan penyelenggaraan PRL ini dipastikan akan berulang jika tidak ada evaluasi dan perbaikan.
“Tanpa lelang, tanpa tender, dan tanpa evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kegagalan akan terus terjadi. Untuk membangun daerah yang maju, diperlukan banyak gagasan dan keterlibatan aktif dari semua pihak,” pungkas Wahyudi.
Kritik dari Gepak Lampung ini tidak hanya berhenti pada kata-kata. Mereka juga mengancam akan menggelar demo jika himbauan mereka tidak diindahkan.
Beruntung, salah satu poin perjuangan mereka telah dipenuhi dengan turunnya harga tiket masuk ke arena PRL, meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
PRL seharusnya menjadi ajang yang dinantikan oleh masyarakat Lampung.
Namun, tanpa adanya inovasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak, PRL hanya akan menjadi bukti nyata minimnya gagasan pemerintah dalam mengelola acara yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
