Potensinews.id — Kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi perhatian serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia. Isu strategis tersebut mengemuka dalam forum APEKSI Outlook 2025 yang dihadiri para wali kota se-Indonesia dan dipusatkan di Kota Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan menilai, tantangan fiskal ke depan menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif, inovatif, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Edi, forum APEKSI Outlook 2025 tidak hanya menjadi ajang refleksi atas capaian pembangunan sepanjang tahun 2025, tetapi juga ruang strategis untuk memetakan berbagai persoalan perkotaan yang kian kompleks dan membutuhkan penanganan lintas kebijakan.
“Isu yang dibahas cukup luas, terutama dampak pengurangan TKD dan persoalan klasik perkotaan seperti genangan air, pengelolaan sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Edi usai menyampaikan pidato dalam Forum APEKSI Outlook 2025, Sabtu (20/12/2025).
Selain itu, forum tersebut juga membahas peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap program-program prioritas nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih, yang membutuhkan kesiapan fiskal dan kelembagaan di tingkat daerah.
Edi mengakui, pengurangan TKD berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah kota dan berdampak langsung pada keberlanjutan program pembangunan. Namun demikian, ia menegaskan kondisi tersebut harus dijawab dengan pendekatan baru dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah.
“Kebijakan ini memang menjadi tantangan besar. Tetapi sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk menyusun strategi baru agar pembangunan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Edi menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan investasi daerah melalui transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Menurutnya, perbaikan iklim investasi akan memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah kota.
“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Jika pelayanan publik dibenahi, investasi akan tumbuh, ekonomi daerah bergerak, dan kota bisa berkembang secara berkelanjutan tanpa ketergantungan berlebihan pada dana pusat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Edi memastikan seluruh masukan dan aspirasi para wali kota yang mengemuka dalam forum tersebut akan dihimpun dan dirumuskan melalui APEKSI sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.
“APEKSI akan mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, tentu tanpa menghambat pelayanan publik dan laju pembangunan,” tegas Ketua APEKSI Komwil V Kalimantan itu.
Forum APEKSI Outlook 2025 diharapkan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah kota dalam merespons tantangan fiskal nasional sekaligus memperkuat posisi kota sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.
