Potensinews.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah agar mampu memanfaatkan berbagai program pemerintah pusat sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir menegaskan, pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut dan mengoptimalkan program-program nasional.
“Kami ingin menyampaikan bahwa ada peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain perencanaan, pemerintah daerah harus mampu menyambut dan memanfaatkan program pemerintah pusat dengan baik,” ujar Tomsi Tohir saat menghadiri Outlook APEKSI di Bandar Lampung, Minggu (21/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat yang berpotensi memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah, apabila dikelola secara tepat.
“MBG ini harus benar-benar terdata, mulai dari lokasi hingga rantai pendukungnya. Program ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di sekitarnya,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar dapur MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan. Menurutnya, peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap lokasi sangat penting untuk mengomunikasikan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh warga sekitar.
“Tujuannya agar keberadaan dapur MBG benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, namun semuanya harus dipersiapkan dengan baik,” kata Tomsi.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari program MBG, termasuk potensi kenaikan harga komoditas tertentu seperti sayuran, telur, dan ayam.
“Jika tidak dipersiapkan, masyarakat justru bisa terdampak kenaikan harga. Namun bila disiapkan secara matang, program ini justru akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Tomsi juga menyoroti program pembangunan tiga juta rumah yang diluncurkan pemerintah pusat. Ia menilai program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.
“Program tiga juta rumah ini sangat baik. Pemerintah daerah harus aktif menjemput bola, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” katanya.
Selain itu, program Sekolah Rakyat juga disebut sebagai kebijakan yang berpotensi membawa dampak sosial dan ekonomi bagi daerah. Keberadaan sekolah berasrama, menurut Tomsi, tidak hanya membuka akses pendidikan bagi masyarakat dari desil ekonomi terendah, tetapi juga menggerakkan perekonomian di sekitarnya.
“Semakin banyak Sekolah Rakyat, semakin besar manfaatnya. Anak-anak dari desil terendah bisa mengakses pendidikan, dan keberadaan sekolah dengan jumlah siswa besar akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Termasuk Sekolah Garuda dan program-program lainnya yang perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah,” tutupnya.
