Kemendagri, Korlantas dan Jasa Raharja Resmikan Sekretariat Bersama Pembina Samsat Nasional

  • Bagikan

Pemotongan Pita oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi dan Dirjen Keuda Kemendagri, Agus Fatoni. Dok. IST


Jakarta (Potensinews.id) — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dan Jasa Raharja meresmikan Sekretariat Bersama Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Tingkat Nasional bertempat di Gedung Utama Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan

Hadir pada peresmian tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono. Selain itu, hadir juga Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri selaku Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Komaedi, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah 2 Kemendagri Siti Chomzah, Direktur Operasional PT Jasa Rahaja Dewi Aryani Suzana, Kepala Divisi Asuransi PT Jasa Raharja Jahja Joe Lami, Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus dan jajaran.

Baca Juga:  Dharma Wanita Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Gelar Bhakti Sosial

Sementara itu, hadir secara daring, Dirlantas Polda Seluruh Indonesia, Kepala Bapenda Provinsi Seluruh Indonesia dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Provinsi Seluruh Indonesia.

Baca Juga: Jodhi Yudono Kembali Berduet Dengan Paramitha Rusady Dalam Koser Tunggal

Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan tumpeng oleh Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono.

Dalam acara tersebut, Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan, pembentukan Sekretariat Pembina SAMSAT Tingkat Nasional ini penting untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan negara dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sebagaimana amanat Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015.

Baca Juga:  Demi Tingkatkan Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat BEI Luncurkan Program Duta Pasar Modal

“Ini menunjukkan komitmen bersama, untuk bersatu dalam menetapkan kebijakan, menuju satu data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor, dengan semangat yang sama untuk meningkatkan pelayanan. Pada akhirnya bisa meningkatan pendapatan, baik itu pendapatan negara maupun pendapatan kedaerahan,” tegas Fatoni.

Lebih lanjut, Fatoni menegaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya yang dilakukan adalah pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 guna menguatkan sistem perpajakan daerah, khususnya PKB dan BBNKB. Sebab PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.

Baca Juga: Dirjen Keungan Daerah Mengingatkan Pentingnya Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran APBD

“Pendapatan ini penting, karena kita memerlukan dana untuk melakukan pembangunan, memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Fatoni.

Baca Juga:  Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni Berikan Arahan dan Motivasi Petugas Haji Daerah di Mekkah

Fatoni menyampaikan, berdasarkan data Kemendagri yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia diketahui bahwa PKB dan BBNKB menyumbang Rp67,79 Triliun atau 47,33% dari total PAD sebesar Rp143,22 Triliun pada 2020.

Sementara tahun 2021 menyumbang sebesar Rp77,91 Triliun atau 47,39% dari total PAD sebesar Rp164,42 Triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp10,12 Triliun dari realisasi Tahun 2020.

“Potensi PKB dan BNKB cukup besar. Dengan Sekretariat Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional ini, saat ini pembinaan menjadi satu atap, satu semangat. Kita bisa melakukan kebijakan yang sama, kebijakan yang satu dan memudahkan teman-teman dilapangan, baik Bapenda, Ditlantas maupun Jasa Raharja diwilayah. Sehingga bisa mengoptimalkan seluruh tugas dalam mencapai tujuan bersama,” tutur Fatoni. (***)

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *