Jakarta, (potensinews.id) – Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Kerja Nasional Komite Pengarah (Komrah) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPDLH) tahun 2022 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Gedung AA Maramis, Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan, Rabu (21/12/2022).
Rakernas ini diselenggarakan dalam rangka membahas penguatan aksi bersama untuk pendanaan lingkungan hidup berkelanjutan.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa BPDLH harus benar-benar diarahkan pada kegiatan-kegiatan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Presiden Joko Widodo menjelaskan, dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim saat ini sangat nyata dan dapat dirasakan.
“Kerusakan lingkungan ini sangat banyak mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan musibah lainnya,” ujarnya.
Presiden melanjutkan, perubahan dunia saat ini juga mengakibatkan perubahan musim yang tidak menentu, perubahan suhu serta kenaikan air laut.
“Saya minta untuk konsentrasi saja di dua hal ini terlebih dahulu, baru masuk ketahapan yang lainnya. Jangan sampai anggaran ini kemana-mana dan akhirnya tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” tegasnya.
Presiden meyakini, jika pihak terkait mampu merehabilitasi dengan baik akan banyak dana-dana yang masuk ke BPDLH ini.
Presiden Joko Widodo juga berpendapat urusan sampah merupakan prioritas untuk segera ditangani dan meminta agar anggaran yang ada di BPDLH diprioritaskan pada penanganan sampah sehingga sampah tidak ke laut, ke sungai dan mencemari kota.
“Ini harus segera diselesaikan, barangnya nyata, dananya ada tapi belum beres-beres urusan satu ini,” ucapnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta untuk fokus dalam penanganan lingkungan hidup kehutanan dan meminta untuk konsentrasi dalam gerakan menanam mangrove.
Menurutnya, mangrove benar-benar bisa mereduksi 8-12 kali lipat dibandingkan hutan biasa sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan.
Presiden menyebut inilah langkah kerja yang harus dilakukan agar dampak dari dibentuknya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup benar-benar konkrit dan bermanfaat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)