Potensinews.id – Polemik program umroh gratis di Kabupaten Banyuasin yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) kembali mencuat.
Program yang bersumber dari pokir dua pimpinan DPRD Banyuasin, Wakil Ketua II Arpani dan Wakil Ketua III Irian Setiawan, ini dikritik keras karena diduga tidak transparan.
Lembaga Gabungan Independen (LGI) Sumsel mengkritik pelaksanaan program tersebut karena dinilai tidak mengacu pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 02 Tahun 2019 dan regulasi keuangan daerah lainnya.
Ketua LGI Sumsel, Al, menilai program tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran publik karena tidak berbasis seleksi terbuka, sehingga dikhawatirkan terjadi potensi penyimpangan dan tidak menyentuh masyarakat yang berhak.
LGI Sumsel mendesak Bupati Banyuasin segera mengevaluasi kegiatan tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Camat Talang Kelapa, Herlambang, dengan tegas membantah bahwa pihak kecamatan terlibat dalam menentukan atau menyeleksi peserta umroh.
“Kami hanya memverifikasi berkas, bukan memberi rekomendasi. Peserta sudah membawa surat pengantar dari RT, lurah, dan KESRA. Kami tidak tahu siapa yang menunjuk mereka,” tegas Herlambang, Kamis, 13 November 2025.
Herlambang menjelaskan, peran kecamatan hanya sebatas memeriksa kelengkapan data identitas, surat domisili, dan pengantar kelurahan.
Dokumen yang lengkap kemudian diteruskan ke bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Banyuasin.
Ia membenarkan bahwa beberapa peserta yang diverifikasi berasal dari wilayah Talang Kelapa, Pangkalan Benteng, Sukomoro, dan Rawa Maju.
Namun, ia menegaskan nama-nama tersebut sudah lebih dulu ditetapkan oleh pihak legislatif.
“Yang menunjuk itu dewan, bukan kami. Dari Talang Kelapa saja ada nama-nama yang katanya dari jatah Pak Irian dan Pak Arpani. Jadi kami hanya tahu setelah mereka datang membawa berkas,” pungkasnya. (Nopi)
