Potensinews.id – Probolinggo pamerkan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan ke daerah lain.
Kabupaten Probolinggo menjadi tuan rumah studi banding bagi Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka mempelajari praktik terbaik pengelolaan keuangan daerah.
Acara ini berlangsung di ruang pertemuan Argopuro, Kantor Bupati Probolinggo, pada Jumat, 14 Juni 2024.
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menyambut hangat rombongan dari kedua daerah tersebut. Rombongan dipimpin oleh Ketua Rombongan dari Pemkot Batu dan Pemkab Blitar, dan disambut oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, beserta jajarannya.
Dalam kesempatan ini, Kristiana Ruliani memaparkan berbagai inovasi dan praktik terbaik yang telah diterapkan BPPKAD Kabupaten Probolinggo dalam pengelolaan keuangan daerah.
Diantaranya adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
KKPD untuk Transaksi Keuangan yang Aman dan Efisien
KKPD merupakan kartu kredit yang dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penggunaan KKPD ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi keuangan, meminimalisir penggunaan uang tunai, mengurangi risiko kecurangan dari transaksi tunai, dan mengurangi uang yang menganggur dari penggunaan dana persediaan.
Kristiana Ruliani menjelaskan bahwa KKPD telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sejak penerapan KKPD, tingkat penyelesaian tagihan pembayaran tepat waktu meningkat secara signifikan,” ujarnya.
Selain KKPD, BPPKAD Kabupaten Probolinggo juga menerapkan SIPD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
SIPD merupakan platform digital yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan.
“Penggunaan SIPD telah membantu kami untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang keuangan daerah melalui SIPD,” kata Kristiana Ruliani.
Rombongan dari Pemkot Batu dan Pemkab Blitar sangat antusias dalam mempelajari praktik terbaik pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Probolinggo.
Mereka berharap dapat menerapkan praktik-praktik tersebut di daerah masing-masing untuk meningkatkan kualitas layanan publik. (Edy)
