Potensinews.id – Dugaan korupsi dana desa di Tanggamus, oknum pendamping desa diduga bermain mata.
Dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik oleh sejumlah oknum pendamping desa di Kabupaten Tanggamus semakin menguat.
Berdasarkan hasil investigasi, sejumlah oknum pendamping desa diduga terlibat dalam praktik korupsi dana desa.
Modus operandi yang dilakukan oleh oknum pendamping desa ini terbilang sistematis.
Mereka diduga terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen penting terkait pengelolaan dana desa, seperti APBDes, RAP, dan SPJ.
Parahnya lagi, mereka meminta imbalan kepada desa-desa yang mereka dampingi atas jasa pembuatan dokumen tersebut dengan kisaran Rp10 juta hingga Rp25 juta.
Beberapa nama pendamping desa yang dilaporkan terlibat dalam praktik ini antara lain Hasrodi, Ni’mah, Nando, Muhriyanto, dan Hasnurrohim.
Mereka diduga bekerja sama dengan Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping Desa, Singgih BK, untuk memperkaya diri.
Korkab Diduga Terlibat
Singgih BK, selaku Korkab Pendamping Desa, juga tidak luput dari sorotan.
Meskipun ia membantah keterlibatannya dalam praktik korupsi ini, namun banyak pihak yang mencurigai perannya.
Singgih diduga ikut menikmati keuntungan dari praktik korupsi yang dilakukan oleh para pendamping desa di bawah koordinasinya.
Praktik korupsi dana desa ini tentu saja berdampak negatif bagi masyarakat desa.
Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.
Masyarakat di beberapa pekon di Kabupaten Tanggamus mendesak agar pihak berwajib segera menyelidiki kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku.
Tim media juga akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib dan meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk turun tangan.
