Potensinews.id – DPRD Pesisir Barat ajukan 20 rekomendasi untuk perbaikan kinerja Bupati 2024.
DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menyampaikan 20 rekomendasi penting kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Rekomendasi tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin, 14 April 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Pesibar, Muhammad Amin Basri, dihadiri oleh Bupati Pesibar Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani. Turut hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), Tedi Zadmiko, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, dan camat. Sebanyak 20 dari 25 anggota DPRD Pesibar juga hadir dalam agenda penting ini.
Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Pesibar, Mad Muhizar, menyampaikan 20 rekomendasi yang telah disepakati oleh dewan.
Salah satu poin utama rekomendasi adalah agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Strategi tersebut meliputi pendataan ulang wajib pajak, kerjasama dengan pihak swasta, monitoring rutin, sistem komputerisasi penerimaan pajak, dan penetapan target PAD yang terukur.
Selain itu, Banang DPRD juga merekomendasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesibar untuk menjajaki pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Rekomendasi lainnya menyoroti pentingnya kesesuaian redaksional dalam penyusunan dokumen LKPJ agar menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang sesungguhnya dengan memperhatikan aspek kepatuhan dan kewajaran.
“Kami juga merekomendasikan agar Pemkab Pesibar memperhatikan urgensi dalam penyusunan dokumen LKPJ, tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan regulasi, namun benar-benar mencerminkan kinerja pembangunan daerah yang sebenarnya,” tegas Mad Muhizar saat membacakan rekomendasi.
Lebih lanjut, rekomendasi DPRD juga menyentuh berbagai sektor lainnya. Di antaranya, pembayaran jaminan sosial melalui BPJS, penggunaan tapping box pada sektor usaha strategis untuk meningkatkan transparansi pelaporan transaksi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta penguatan sistem perizinan berusaha yang transparan dan terintegrasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sektor lain yang menjadi perhatian DPRD adalah pengawasan harga pasar oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DiskopUKMdag), optimalisasi peran content creator dan viral marketing untuk meningkatkan daya tarik wisata oleh Dinas Pariwisata (Dispar), serta langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mengendalikan inflasi.
Rekomendasi lainnya mencakup penyesuaian dan peningkatan alokasi anggaran secara proporsional oleh Bapenda, pengembangan potensi pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan promosi oleh Dispar, percepatan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal, peningkatan kinerja sektor pendidikan dan kesehatan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), serta penguatan pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
DPRD juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penanganan sampah, melibatkan masyarakat dan berbagai pihak dalam gerakan sadar lingkungan, memperkuat regulasi dan pengawasan pengelolaan sampah, mencari solusi strategis untuk menjaga keseimbangan anggaran, serta melakukan penataan dan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD telah dicatat dengan seksama oleh Pemerintah Kabupaten Pesibar.
Ia menyoroti beberapa isu penting yang menjadi perhatian Pemkab, seperti optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas dokumen LKPJ, jaminan sosial, penguatan sistem perizinan, pengendalian inflasi, pengawasan harga pasar, serta peningkatan infrastruktur dan pengelolaan pariwisata.
“Saya mengingatkan dan menekankan kepada seluruh jajaran Pemkab Pesibar bahwa seluruh rekomendasi DPRD ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik untuk tahun berjalan dan tahun mendatang. Rekomendasi ini juga akan menjadi rujukan dalam proses pengambilan kebijakan strategis daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat,” pungkas Bupati Dedi Irawan. (Andi)
