Potensinews.id – Paripurna DPRD Lampung bahas jawaban Gubernur dan dua Raperda penting.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I pada Rabu, 2 Juli 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., MBA, ini beragendakan penyampaian Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari Fraksi-Fraksi serta pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam rapat tersebut, Giri menjelaskan bahwa kedua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tersebut adalah Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., para pimpinan DPRD Lampung, Forkopimda, pejabat pemerintah daerah Provinsi Lampung, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan di Provinsi Lampung.
Ia memaparkan bahwa belanja daerah pemerintah Provinsi Lampung telah terealisasi sebesar 85,73 persen dari total sumber daya yang dialokasikan untuk program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Lebih lanjut, Jihan menjelaskan bahwa RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan pedoman RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025–2045.
Dokumen ini akan menjadi penjabaran visi-misi serta program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan daya saing daerah.
Hal ini merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung tahun 2025-2045 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, ketimpangan kesehatan dan pendidikan, transformasi struktur ekonomi daerah tahap industri berbasis nilai, ekonomi hijau, dan digitalisasi UMKM.
Selain itu, Provinsi Lampung juga akan mengimplementasikan strategi kolaborasi dengan memprioritaskan permasalahan dan isu strategis di daerah, khususnya kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas utama.
Jihan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan daerah ini ramah terhadap investasi.
Komitmen ini tidak hanya diwujudkan melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga melalui perlindungan terhadap UMKM lokal agar investasi yang masuk tidak mematikan usaha rakyat kecil.
