Uncategorized

Cegah Kekerasan dan TPPO, Pemkab Pesisir Barat Gelar Rakor Lintas Sektor

×

Cegah Kekerasan dan TPPO, Pemkab Pesisir Barat Gelar Rakor Lintas Sektor

Sebarkan artikel ini
Cegah Kekerasan dan TPPO, Pemkab Pesisir Barat Gelar Rakor Lintas Sektor
Pemkab Pesisir Barat menggelar rapat koordinasi lintas sektor , Kamis, 30 Oktober 2025. | Pemkab Pesibar

Potensinews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta perkawinan anak.

Rakor tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., dan diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas organisasi, Forkopimda, serta menghadirkan narasumber Reno Hanafi Arif, S.H.

Wakil Bupati Irawan Topani menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud tanggung jawab moral dan konstitusional Pemkab dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak di daerah.

“Pemkab Pesibar terus berkomitmen mendukung visi nasional. untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkeadilan dan berkarakter,” kata Wakil Bupati, Kamis, 30 Oktober 2025.

Baca Juga:  Pemerintah Pesisir Barat Janji Percepat Penanganan Irigasi dan Abrasi di Pekon Gedau

Irawan Topani menjelaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah kemanusiaan yang menuntut kolaborasi lintas sektor yang erat.

Ia mengakui, meskipun Pesisir Barat relatif kecil, daerah tersebut tidak bebas dari ancaman kekerasan.

“Perlu kita sadari bahwa data nasional menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi,” jelasnya.

Wakil Bupati menyoroti bahwa faktor ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan digital, sering menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan dan eksploitasi.

Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk menyatukan pemahaman dan kebijakan dalam mencegah serta menangani kasus-kasus secara tuntas.

Ia menekankan bahwa upaya perlindungan tidak cukup hanya dengan menindak pelaku, tetapi harus dibangun sistem pencegahan yang kuat.

Baca Juga:  Lampung Targetkan Swasembada Pangan 2025, Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

“Lebih dari itu, kita harus membangun sistem pencegahan yang kuat melalui pendidikan keluarga, literasi digital, penguatan nilai-nilai agama dan budaya, serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,” tandasnya.

Irawan Topani mengajak seluruh OPD, lembaga vertikal, serta unsur masyarakat untuk memperkuat sinergi dan menjadikan kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam meneguhkan komitmen membangun daerah yang beradab dan berkemajuan. (Andi)