Potensinews.id – Pemerintah Provinsi Lampung resmi memulai tahapan audit laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung terkait Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Rabu, 11 Februari 2026.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, beserta tim pemeriksa dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Lampung.
Kepala BPK Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim ini bertujuan membangun komunikasi efektif antara pemeriksa dan entitas. Fokus utama audit meliputi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, penilaian efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta uji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan juga mencakup pengujian substantif terbatas pada transaksi atau saldo akun tertentu. Kami akan mendalami akun kas di Kasda, bendahara pengeluaran, BLUD, dana BOS, aset tetap, hingga belanja barang dan jasa serta PAD yang signifikan,” jelas Nugroho.
Audit interim dijadwalkan berlangsung selama 31 hari, terhitung mulai 11 Februari hingga 14 Maret 2026.
Menanggapi dimulainya proses audit, Sekdaprov Marindo Kurniawan menyatakan kesiapan penuh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran tugas tim BPK. Ia memberikan instruksi khusus kepada seluruh OPD, terutama BPKAD dan Biro Umum, agar bersikap kooperatif selama masa pemeriksaan.
“Saya minta seluruh jajaran siaga, termasuk pada akhir pekan jika diperlukan data tambahan. Audit ini adalah siklus rutin tahunan untuk memastikan laporan keuangan kita disusun sesuai regulasi,” tegas Marindo.
Lebih lanjut, Sekdaprov menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut atas temuan audit guna menjaga nilai materialitas. Hal ini krusial dilakukan demi mempertahankan opini laporan keuangan daerah yang berkualitas serta memastikan transparansi pengelolaan keuangan publik di Provinsi Lampung.
