DPRD Provinsi Lampung

DPRD Lampung Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dalam RKPD 2027

×

DPRD Lampung Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dalam RKPD 2027

Sebarkan artikel ini
DPRD Lampung Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dalam RKPD 2027
Suasana Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kamis (15/1/2026). Foto: Ist

Potensinews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (15/1/2026).

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah perencanaan pembangunan daerah disusun secara terukur, aspiratif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. Turut hadir anggota DPRD Provinsi Lampung Abdul Aziz, S.E., Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M., serta jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Baca Juga:  Pansus DPRD Juga Soroti Kinerja Bank Lampung, Evaluasi Total!!

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Giri, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan. Ia meminta seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menurunkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi, agar program yang direncanakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Giri juga menilai program nasional makan bergizi gratis memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan, khususnya apabila pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Baca Juga:  Kontroversi Pj Gubernur: Fraksi-fraksi DPRD Lampung Tinggalkan Rapat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS Provinsi Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T., persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan Maret 2024 dan Maret 2023.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah. Ia menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan hanya dapat dicapai apabila pemerintah tidak bergantung semata pada belanja APBD, tetapi juga mendorong investasi serta penguatan sektor-sektor produktif.

DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar RKPD Tahun 2027 benar-benar terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.