Potensinews.id – DPRD Kota Bandar Lampung meminta pemerintah kota segera mengambil langkah strategis untuk menangani persoalan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Tapis Berseri.
Desakan tersebut muncul setelah hujan dengan intensitas tinggi pada Jumat (6/3/2026) menyebabkan genangan air di berbagai titik di Bandar Lampung.
Ketua Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung, Agus Widodo, menilai penanganan banjir di ibu kota Provinsi Lampung harus dilakukan secara menyeluruh dan terencana agar tidak terus menjadi persoalan tahunan.
Menurutnya, jika pengelolaan sistem drainase tidak dirancang secara komprehensif dan terintegrasi dengan pembangunan kota, maka Bandar Lampung berpotensi menghadapi krisis drainase di masa depan.
“Bandar Lampung berisiko mengalami krisis drainase jika pengelolaannya tidak direncanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kota,” kata Agus, Sabtu (7/3/2026).
Ia menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya bersifat reaktif setiap kali hujan deras terjadi. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera menjalankan sejumlah langkah strategis.
Langkah pertama yang diusulkan yakni menyusun masterplan drainase kota sebagai dasar perencanaan pengelolaan air perkotaan dalam jangka panjang.
Kedua, melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi drainase yang ada saat ini, termasuk mengevaluasi kapasitas saluran, tingkat sedimentasi, serta mengidentifikasi titik-titik yang rawan terjadi genangan.
Selanjutnya, pembangunan kolam retensi di kawasan strategis juga dinilai penting untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
Selain itu, sistem drainase perlu diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang kota, khususnya dalam implementasi rencana tata ruang wilayah.
Langkah terakhir yang diusulkan adalah melakukan normalisasi sungai secara berkala, termasuk pengerukan sedimentasi serta penataan kawasan sempadan sungai agar aliran air tetap lancar.
Agus menambahkan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran dalam fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan program penanganan banjir dapat berjalan secara efektif.
“DPRD siap mendorong dan mendukung langkah-langkah strategis pemerintah kota dalam penanganan banjir, termasuk melalui pembahasan kebijakan serta dukungan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar penanganan banjir tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjadi solusi jangka panjang bagi Kota Bandar Lampung.
Selain peran pemerintah, Fraksi PKS juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke saluran air yang dapat memperparah risiko banjir.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, termasuk tidak membuang sampah ke drainase agar aliran air tetap lancar,” pungkasnya.
