Potensinews.id, BANDARLAMPUNG –
Dalam rangka memperkuat komunikasi dan Silahturahmi, KPw Bank Indonesia (BI) Lampung menggelar kegiatan Bank Indonesia Bersama Media (BBM) Triwulan II, Selasa (09/05)
Kegiatan itu diselenggarakan di Waroeng Diggers No.11, Way Sungkai, Pahoman. Acara itu bertujuan meningkatkan pemahaman media tentang kondisi perekonomian terkini di Lampung
Pada kesempatan itu, turut hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Irfan Farulian mewakili Kepala BI Budiono, Ekonom Senior BI Tri Setyoningsih, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, M Dody Fachrudin, dan sejumlah awak media
Ekonom Senior BI Tri Setyoningsih menerangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pasca pandemi Covid-19.
Menurutnya, penghapuasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendorong ekspetasi masyarakat dalam menggerakan pelaku usaha
“Penggerakan pelaku usaha menyebabakan pendapatan mereka naik. Sehingga, konsumsi meningkat di angkat 4,88%. Proyeksi kami 4,96%,” ujarnya
Tri menambahkan, komponen kedua dari segi investasi meningkat 2,83% sebelumnya 2,78%. Kemudian, ketiga, konsumsi pemerintah meningkat menjadi 3,01%, sebelumnya -5,18%
“Ekspor kita meningkat tumbuh 10,12 % dibanding sebelumnya 8,88%. Lalu, dari sisi lapangan usaha paling tinggi pertanian 27%,” terangnya
Lalu, pada sektor industri pengolahan sebesar 18%, perdagangan besar dan ecer 14%, konstruksi 10%, dan transportasi dan pergudangan 7%
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, M Dody Fachrudin, memaparkan data pendapatan Provinsi Lampung realisasi pendapatan Daerah se-Provinsi Lampung per 8 Mei 2023
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.347.46 M, pendapatan lainnya Rp337,39 M, Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp4.776.09 M,” terangnya
Lalu, untuk realisasi belanja Daerah se-Provinsi Lampung per 8 Mei 2023, yaitu belanja pegawai Rp3.603.14 M, belanja barang dan jasa Rp1.164.50 M, belanja lainnya Rp1.007.29 M, dan belanja modal Rp275.64 M
Dody menambahkan, tugas dan fungsi DJPb Lampung adalah mengawal APBN di Lampung diantaranya mengawal pengeluaran anggaran belanja.
“Pertama mengawal belanja dengan kualitas yang dijaga. Kedua, bagaimana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) itu bisa tersalurkan kepada Pemda yang membutuhkan dan bisa segera direalisasikan,” terangnya
“Uangnya sudah ada tinggal Pemdanya mengajukan dan memenuhi persyaratan,” pungkasnya. (Virgo)
